Sri Mulyani: Teknologi Jangan Bikin PNS Jadi Sembrono

10 Mei 2017 14:42 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Sri Mulyani dalam Rakornas Kepegawaian. (Foto: Edy Sofyan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sri Mulyani dalam Rakornas Kepegawaian. (Foto: Edy Sofyan/kumparan)
Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus digenjot, bahkan teknologi bisa diaplikasikan dalam penilaian kinerja pegawai.
ADVERTISEMENT
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hari ini.
Sri Mulyani menjelaskan, BKN harus terus melakukan inovasi teknologi agar bisa memperbaiki pelayanan, efisiensi, mengubah kultur birokrasi yang mengedepankan profesionalisme. Sistem online juga berguna untuk mempercepat proses mutasi, reward, cuti sampai kenaikan pangkat.
"Dengan teknologi kita bisa menerapkan sistem online termasuk untuk proses mutasi sehingga bisa tahu, PNS dipindah ke tempat lain sehingga punya kesempatan untuk berkembang, mereka didesain maju bukan jadi apatis. Dengan teknologi bisa lebih cepat tapi bukan sembrono dan careless, cepat tapi tetap kompromikan tata kelola yang baik," ujar Sri Mulyani di JCC, Jakarta, Rabu (10/5).
Sri Mulyani membuka acara Dhawa Festival 2017  (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sri Mulyani membuka acara Dhawa Festival 2017 (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)
Ia menekankan, penerapan teknologi juga penting dalam mengevalusi kinerja birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing.
ADVERTISEMENT
"Kita harus tetap bisa bersaing dengan negara lain, bersaing itu bukan bersifat buruk, tapi fokus untuk kemakmuran rakyat, menarik modal, teknologi dan informasi, sehingga Indonesia​ tidak ketinggalan dari yang lain," tuturnya.
Untuk diketahui, melalui Rakornas Kepegawaian 2017, BKN sebagai institusi pemerintah yang memiliki peran dalam sistem informasi ASN (Aparat Sipil Negara), mengajak seluruh kementerian lembaga, pusat dan pemerintah daerah untuk bergerak menciptakan layanan kepegawaian berbasis digital.
Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, BKN telah meluncurkan sejumlah layanan berbasis digital seperti Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less-paper. Hal itu dilakukan untuk memangkas alur kompleks layanan kepegawaian, sehingga setiap ASN fokus meningkatkan kinerja.