Trump Paksa TikTok dan WeChat Jual Bisnisnya ke Perusahaan AS
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden AS Donald Trump kembali mengancam keberlangsungan TikTok di Amerika Serikat. Kali ini, ia membuat perintah eksekutif untuk memblokir aplikasi video itu, bersama dengan aplikasi pesan WeChat, kalau mereka tidak dijual oleh perusahaan induk mereka dalam 45 hari ke depan.
ADVERTISEMENT
TikTok saat ini dimiliki oleh perusahaan internet ByteDance, sedangkan WeChat dimiliki oleh Tencent. Keduanya merupakan perusahaan internet yang berbasis di China .
Ancaman terbaru dari Trump ini meningkatkan tekanan pada isu negosiasi pembelian TikTok oleh Microsoft, yang dimulai sejak akhir pekan lalu. Seperti yang diketahui, pada Jumat (31/7) lalu Trump sempat mengemukakan rencana untuk memblokir TikTok, jika ByteDance tak menjualnya ke perusahaan AS.
Microsoft sendiri tidak membantah isu bahwa mereka akan mengakuisisi TikTok. Pada Minggu (2/8), perusahaan bahkan mengumumkan bahwa mereka akan mendorong negosiasi untuk memperoleh TikTok, CEO Satya Nadella berbincang dengan Trump.
Pada awalnya, Trump beralasan bahwa TikTok mengancam keamanan data nasional milik AS. Alasan tersebut juga didukung sejumlah pejabat AS yang khawatir jutaan data pribadi masyarakat AS diintai oleh intelijen China.
ADVERTISEMENT
Terbaru, Trump juga menambah alasan 'kesuksesan' sebagai duduk persoalan rencana pemblokiran TikTok. Ia menetapkan tenggat waktu penjualan platform video itu hingga 15 September 2020.
"TikTok adalah kesuksesan besar, tetapi sebagian besar (kesuksesan itu) ada di negara ini. Saya pikir itu sangat adil," kata Trump pada Selasa (4/8).
Rencana Trump tersebut pun membuat panik para pengguna TikTok dengan masa depan aplikasi itu. Menurut estimasi agensi digital marketing asal AS, Wallaroo Media, saat ini TikTok memiliki sekitar 85 juta pengguna di Negeri Paman Sam.
Respons TikTok dan WeChat
Baik ByteDance dan Tencent telah mengeluarkan tanggapan mereka terkait perintah eksekutif Trump tersebut.
"Kami terkejut dengan Perintah Eksekutif baru-baru ini, yang dikeluarkan tanpa proses hukum," kata ByteDance dalam situs resmi perusahaan, Jumat (7/8).
ADVERTISEMENT
"Selama hampir satu tahun, kami telah berusaha untuk terlibat dengan pemerintah AS dengan itikad baik untuk memberikan solusi konstruktif atas kekhawatiran yang telah diungkapkan. Yang kami temui adalah bahwa Pemerintah tidak memperhatikan fakta, mendiktekan persyaratan perjanjian tanpa melalui proses hukum standar, dan mencoba memasukkan dirinya ke dalam negosiasi antara bisnis swasta,” sambung ByteDance.
Adapun juru bicara Tencent menyebut bahwa mereka "sedang meninjau perintah eksekutif untuk mendapatkan pemahaman penuh," menurut laporan CNN.
***
Saksikan video menarik di bawah ini.
