Barcelona Bakal Larang Turis Asing Sewa Apartemen Mulai 2028

Ilustrasi kota Barcelona. Foto: Shutterstock

Barcelona mengumumkan larangan penyewaan apartemen bagi turis asing. Berlaku mulai 2028, aturan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya Barcelona untuk menekan harga penyewaan rumah yang kian melambung tinggi.

Wali Kota sayap kiri Barcelona, Jaume Collboni, mengatakan terhitung November 2028 mendatang, Barcelona bakal mencabut izin 10.101 apartemen yang saat ini disetujui sebagai penyewaan jangka pendek.

Keputusan ini diambil akibat melonjaknya biaya perumahan di Barcelona serta harga persewaan apartemen di sana.

Ilustrasi apartemen di Barcelona. Foto: Shutterstock

“Kami menghadapi apa yang kami yakini sebagai masalah terbesar Barcelona,” kata Collboni pada acara pemerintah kota pada Jumat (28/6) seperti dilansir Irish Independent.

Meningkatnya harga penyewaan jangka pendek apartemen, kata Collboni membuat masyarakat tidak mampu menyewa bahkan membeli apartemen. Menurutnya, harga sewa apartemen naik hingga 68 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sedangkan harga rumah naik 38 persen.

"Akses terhadap perumahan telah menjadi pendorong kesenjangan, khususnya bagi kaum muda," imbuh dia.

Jadi Masalah Kota Besar Eropa

Walau Negeri Catalunya jadi spot favorit buat turis Eropa, bahkan jadi salah satu negara terbanyak dikunjungi di dunia, penduduk setempat mengaku resah karena merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri. Ini karena apartemen dan unit-unit properti lainnya kini banyak disewa turis asing, baik yang ingin liburan atau tinggal sementara di sana.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah setempat telah melakukan langkah-langkah, salah satunya adalah membatasi sewa jangka pendek di destinasi-destinasi populer seperti Kepulauan Canary bahkan Mallorca. Meski demikian hal tersebut rupanya mendapat protes dari turis.

Ilustrasi overtourism yang melanda dunia saat ini Foto: Dok. Booking.com

Selain harga sewa yang tinggi, Barcelona juga dihadapkan dengan permasalahan overtourism. Tak hanya Barcelona, Venesia bahkan Firenze juga menghadapi hal serupa.

Awal tahun ini, Venesia meluncurkan skema percontohan “pajak turis” yang berarti turis harian harus membeli tiket senilai 5 euro atau Rp 88 ribu untuk memasuki kota tersebut.

Sedangkan Firenze juga mengumumkan pada bulan Oktober, bahwa mereka melarang izin tinggal jangka pendek baru, pada platform seperti Airbnb di pusat bersejarahnya.

Pemerintah juga memberikan keringanan pajak selama tiga tahun kepada pemilik properti, dengan izin liburan jangka pendek jika mereka menawarkan sewa dengan harga normal bagi penduduk setempat.

Ilustrasi kafe di dekat apartemen di Barcelona. Foto: Shutterstock

Tuai Polemik

Walau demikian, langkah Barcelona dianggap sebagai sikap "agresif" terhadap para pemilik apartemen dengan sewa jangka pendek yang biasanya dipesan wisatawan melalui platform online seperti Airbnb.

Asosiasi Apartemen Wisata Barcelona, APARTUR, menilai kebijakan itu akan memicu menjamurnya apartemen-apartemen ilegal yang menyewakan jangka pendek.

“Collboni membuat kesalahan yang akan menyebabkan (lebih tinggi) kemiskinan dan pengangguran,” kata ​​APARTUR dalam sebuah pernyataan.

Tak hanya itu, APARTUR juga memandang bahwa hotel-hotel akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini. Apalagi, partai sayap kiri dianggap mendukung pembukaan hotel-hotel baru di kawasan tersebut.

Merespons hal itu, Collboni pun telah memberi syarat bahwa ia dapat memberikan kelonggaran terhadap kebijakan tersebut.

“10.000 apartemen itu akan digunakan oleh penduduk kota atau akan dipasarkan untuk disewakan atau dijual,” kata Collboni tentang tindakan tersebut.

Meski demikian, APARTUR enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Walau menuai polemik, Menteri Perumahan Sosialis Spanyol, Isabel Rodriguez, mengatakan dia mendukung keputusan tersebut.

“Ini tentang melakukan semua upaya yang diperlukan untuk menjamin akses terhadap perumahan yang terjangkau,” tulisnya di X.

Ilustrasi apartemen di Barcelona. Foto: Shutterstock

Tak hanya itu, Collboni juga mengatakan bahwa Barcelona akan melakukan pengawasan ketat untuk mendeteksi potensi apartemen ilegal setelah larangan tersebut diberlakukan. Salah satunya, dengan melarang pendirian atau pengembangan apartemen dalam beberapa tahun terakhir.

"Pemerintah daerah telah memerintahkan penutupan 9.700 apartemen wisata ilegal sejak tahun 2016 dan hampir 3.500 apartemen telah dipulihkan untuk digunakan sebagai perumahan utama bagi penduduk setempat," pungkasnya.