Imbas Kasus Perampokan WN Ukraina, DPR Minta Kemenpar Evaluasi Pariwisata Bali

3 Februari 2025 11:50 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah wisatawan membawa papan selancar saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin (25/9/2023). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah wisatawan membawa papan selancar saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin (25/9/2023). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Beberapa waktu terakhir, terjadi sejumlah persoalan terkait kepariwisataan Bali, seperti aksi kriminal atau perampokan terhadap warga negara Ukraina, yang membuat kerugian hingga Rp 3,4 miliar, dan penutupan Kampung Rusia.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah atau akrab disapa Erma, meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengevaluasi industri pariwisata di Bali secara menyeluruh. Sebab, jumlah turis asing yang datang terus mengalami kenaikan pascapandemi.
"Pascapandemi, angka kunjungan, khususnya turis asing di Bali naik. Ini merupakan potensi yang harus dimaksimalkan," ujar Erma, seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Erma menuturkan bahwa diperlukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi persoalan industri pariwisata di Bali. Apalagi, Bali merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di dunia yang banyak dikunjungi turis asing.
Wisatawan menikmati suasana saat berkunjung di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin (25/9/2023). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto
Untuk itu, Erma memita Kemenpar untuk mengecek regulasi lokal, guna mencegah persoalan yang muncul.
"Cek juga regulasi-regulasi lokal. Apakah sudah cukup untuk mencegah berbagai persoalan yang muncul?" katanya.
ADVERTISEMENT
Erma mencontohkan salah salah satu regulasi yang perlu ditinjau kembali adalah tentang ketentuan investor asing, atau warga negara asing (WNA) yang memiliki uang Rp 10 miliar untuk berinvestasi.
"Regulasi ini berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat di antara investor asing, dan mengesampingkan peran masyarakat lokal," pungkasnya.