Imigrasi Bali Perketat Pengawasan WNA, Tertibkan Pelanggaran Visa dan ITAS

Ilustrasi pemberlakuan Electronic Visa on Arrival (eVoA). Foto: Dok. Imigrasi

Kantor Imigrasi di Bali memperketat pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dengan sistem informasi yang lebih terintegrasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Bali, Pramela Yunidar Pasaribu, mengatakan, hal tersebut dilakukan guna menekan pelanggaran hukum dan keimigrasian yang dilakukan WNA atau wisatawan Asing di Bali.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi terhadap aktivitas mereka,” Pramela seperti dikutip Antara.

Wisatawan menikmati suasana saat berkunjung di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin (25/9/2023). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto

Ia menjelaskan sistem keimigrasian terintegrasi diterapkan untuk memantau pergerakan WNA di Bali. Kemudian pengawasan WNA lebih ketat dan teliti melalui pemeriksaan dokumen perjalanan seperti paspor, visa, dan izin tinggal.

Kebijakan selektif untuk mengawasi WNA juga dilakukan terutama, kepada WNA yang tidak memberikan manfaat dan membahayakan keamanan dan ketertiban.

Pihaknya tidak memberikan toleransi, dan kebijakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dilakukan tanpa pengecualian yakni terutama untuk WNA yang melanggar etika, tidak memberikan rasa tenteram dan nyaman bagi masyarakat sekitar, serta melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan melebihi masa tinggal atau overstay.

Ilustrasi wisatawan asing di Bali. Foto: Dok. Kemenparekraf

Bahkan, Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan aturan baru khususnya izin tinggal terbatas (ITAS) untuk investor yang kerap disalahgunakan.

Saat ini, syarat penyertaan modal untuk pemohon ITAS Investor ditingkatkan menjadi Rp 10 miliar untuk ITAS penanaman modal (investor), dan Rp 15 miliar untuk izin tinggal tetap investor sebagai bentuk pengetatan WNA yang bisa menerima visa investor.

Kemudian, Operasi pengawasan “Bali Becik” juga terus digencarkan melalui koordinasi dan kerja sama sejumlah instansi terkait.

Jumlah WNA yang Dideportasi

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, selama Januari hingga 26 September 2024, jajaran Imigrasi di Bali telah mendeportasi 412 WNA.

Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pada 2023 sebanyak 335 orang asing dideportasi oleh Kantor Imigrasi di Bali, termasuk Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.

Sejumlah wisatawan membawa papan selancar saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin (25/9/2023). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto

“Dari total tersebut, Rudenim Denpasar mencatatkan deportasi terbanyak dengan jumlah 211 orang,” katanya.

Ada pun orang asing yang paling banyak dideportasi, yakni asal Taiwan mencapai 90 orang yang sebelumnya tertangkap bersamaan dalam operasi pengawasan WNA pada Juli 2024.

WNA yang dideportasi terbanyak lainnya dari Rusia, China, Filipina, Amerika Serikat, Australia, Nigeria, dan Ukraina.

Alasannya beragam mulai melebihi izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, hingga pelanggaran hukum dan terjerat kasus kriminal.