Italia Bakal Terbitkan Aturan Baru yang Larang Traveler Bikin Review Palsu

Ilustrasi traveler yang jengkel Foto: Shutter Stock

Sebelum traveling, traveler biasanya akan melakukan riset atau mencari tahu tentang destinasi wisata atau akomodasi yang akan dipilih. Informasi ini bisa didapat dari mana saja, baik dari akun resmi destinasi wisata atau akomodasi, hingga ulasan traveler yang pernah berada di sana.

Meski sudah melakukan riset dengan hati-hati, tak sedikit traveler yang masih terkecoh akibat ulasan atau review yang ternyata fake atau palsu. Kalau sudah begini, traveler tentu akan sangat dirugikan.

Untuk mencegah traveler memberikan review atau ulasan palsu, Italia bakal menerbitkan aturan baru.

Ilustrasi Kota Roma di Italia. Foto: Shutterstock

Dilansir CNN Travel, aturan baru itu nantinya akan menyulitkan pengunjung atau wisatawan yang kerap bikin ulasan palsu, atau memberikan komplain terhadap tempat tersebut tanpa pernah mengunjunginya.

Undang-undang yang diusulkan, yang didukung oleh Menteri Pariwisata Italia, Daniela Santanchè, akan memberikan tanggung jawab kepada situs ulasan perjalanan seperti Tripadvisor, untuk memverifikasi bahwa siapa pun yang meninggalkan ulasan benar-benar telah mengunjungi tempat yang mereka ulas, dan tidak dibayar untuk memberikan penilaian positif.

Ulasan apa pun harus diverifikasi dengan kartu identitas yang valid, dan pengulas harus membuktikan bahwa mereka berada di tempat tersebut dalam waktu dua minggu setelah menulis ulasan.

Ilustrasi Kota Florence di Italia. Foto: Shutterstock

Aturan baru ini diharapkan bisa mengurangi persaingan tidak sehat, menghilangkan iklan tersembunyi, dan juga memberantas penipuan.

"Hari ini menandai langkah penting untuk melindungi bisnis kami," kata Santanchè, saat memperkenalkan undang-undang tersebut.

"Kami menepati komitmen kami dalam melindungi struktur kewirausahaan pariwisata Italia, dengan menjamin pasar yang adil dan transparan," lanjutnya.

Ulasan atau review seringkali menjadi faktor utama traveler memesan hotel atau membuat reservasi restoran. Dengan review apa adanya dan sejujurnya, hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap para pekerja pariwisata, dan meningkatkan kualitas pariwisata.

Undang-undang ini juga memungkinkan badan usaha pariwisata untuk meminta penghapusan ulasan buruk apa pun, bahkan setelah dua tahun, jika masalah tersebut telah terbukti diatasi.

Undang-undang Pertama di Eropa

Ilustrasi Kota Portofino, Italia. Foto: Shutterstock

Undang-undang baru ini akan menjadi yang pertama di Eropa. Meski demikian, beberapa pihak seperti Asosiasi Pariwisata Confescercenti Nazionale, mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan belum cukup jauh.

"Kami berharap banyak dan kami menemukan sangat sedikit. Itu tentu saja tidak cukup untuk secara efektif meningkatkan sistem usaha mikro, kecil, dan menengah Italia," katanya.

Ilustrasi Kota Portofino, Italia. Foto: Shutterstock

Sementara itu, Asosiasi Organisasi Nirlaba Italia, Assoutenti, memperingatkan bahwa RUU tersebut harus diperluas ke situs media sosial dan bukan hanya situs ulasan resmi.

"Setiap tindakan yang menjamin transparansi yang lebih besar kepada konsumen, dalam memilih produk dan layanan akan disambut baik," kata Assoutenti.

“Namun, dengan cara yang sama, perlu untuk mengatur ranah jejaring sosial secara lebih efektif. Banyak sekali influencer dan mikro-influencer mengulas restoran, klub, spa, dan fasilitas akomodasi setiap hari melalui konten yang tampak seperti opini pribadi dan tidak memihak, tetapi sebenarnya merupakan hasil perjanjian komersial atau pemberian hadiah yang tidak selalu dikomunikasikan dengan jelas kepada publik," lanjutnya.

RUU saat ini hanya mencakup hotel, restoran, dan situs pribadi, tetapi pada akhirnya dapat diperluas ke barang dan jasa, termasuk ulasan yang ditinggalkan di situs internasional besar seperti Amazon.