Kemenparekraf Soal Kartu Kuning Danau Toba: Kita Diberi Waktu Memperbaiki

25 September 2023 19:46 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pemandangan Danau Toba, Sumut. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Pemandangan Danau Toba, Sumut. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
UNESCO belum lama ini memberi kartu kuning kepada Kaldera Toba, yang membuat status UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGG) Danau Toba terancam dicabut.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, kartu kuning tersebut diberikan oleh UNESCO, usai melangsungkan rapat di Maroko pada 4-5 September lalu.
Menyikapi hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengatakan bahwa mereka sudah mengkomunikasikan terkait kartu kuning tersebut bersama Kemenkomarves.
"Yang ini (kartu kuning Danau Toba) sudah kita komunikasikan, dirapatkan di Kemenkomarves, intinya ada beberapa hal sudah ditemui kenali apa yang harus dilakukan," ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, dalam Weekly Press Brief yang digelar secara online, Senin (25/9).
Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nia Niscaya. Foto: Dok. Kemenparekraf
Lebih lanjut, Nia mengatakan bahwa meskipun Danau Toba diberikan kartu kuning, tetapi mereka masih diberi waktu untuk memperbaiki. Oleh karena itu, Kemenparekraf bersama Kemenkomarves dan Badan Otorita Danau Toba berkomunikasi untuk menjaga penghargaan ini, agar tidak dicabut.
ADVERTISEMENT
"Apa pun kita harus memperbaiki kondisi yang diingatkan, dan kita harus memanfaatkan momentum ini untuk menjaga penghargaan yang telah diberikan," katanya.
Sementara itu, Kemenparekraf juga kini melakukan beberapa langkah terkait dengan kartu kuning Danau Toba yang diberikan oleh UNESCO. Salah satunya adalah menunggu surat resmi dari UNESCO terkait kartu kuning ini.
Pemandangan Danau Toba dari Pulau Samosir. Foto: Rahmat Utomo/kumparan
"Pertama kita menunggu surat resmi dari UNESCO, terkait UGG Kaldera Toba, untuk selanjutnya melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Indonesia UNESCO, dan lintas Kementerian atau lembaga terkait Geopark Kaldera Toba," ungkap Nia.
Selain itu, Kemenparekraf juga akan mendorong Gubernur Sumatera Utara untuk mengevaluasi dan mereorganisasi pejabat terkait, agar dapat berjalan sesuai tugas fungsinya.
"Jadi, kita sudah menemu kenali tadi poinnya gitu, ya. Kita sudah tahu harus ke mana-mananya sambil menunggu surat resmi, dan juga tentu ini satu momen yang bagus masih di kasih ruang untuk memperbaiki, karena kita tidak ingin kehilangan status ini," pungkas Nia.
ADVERTISEMENT