Menpar Sebut Bali Bukan Overtourism, namun Penyebaran Turis Belum Merata

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Foto: Dok. Kemenpar

Beberapa waktu belakangan, Bali semakin ramai diperbincangkan, karena dinilai sudah mengalami pariwisata berlebih atau overtourism. Bahkan, baru-baru ini Bali dinilai sebagai sebagai destinasi yang sebaiknya tak dikunjungi turis, oleh perusahaan pemandu layanan turis, Fodor's Travel, akibat isu overtourism.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, mengungkapkan bahwa padatnya turis di sejumlah destinasi favorit di Bali bukan karena jumlah turis yang berlebih, namun akibat adanya penyebaran turis yang belum merata.

Saat ini, turis memang banyak menumpuk di Bali bagian selatan. Sementara Bali bagian utara, maupun bagian barat memiliki banyak potensi wisata yang masih belum banyak digali untuk wisatawan.

Ilustrasi Turis Asing di Bali. Foto: Shutter Stock

"Kementerian Pariwisata tidak tinggal diam. Pada September 2024, Kemenparekraf berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait meluncurkan paket wisata 3B, yakni Banyuwangi-Bali Barat-Bali Utara yang diharapkan semakin memperkaya pilihan tujuan berwisata wisatawan. Paket wisata yang ditawarkan meliputi seluruh daya tarik yang ada di masing-masing daerah, mulai dari alam, budaya, produk wisata buatan, desa wisata, dan lainnya," kata Widiyanti, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima kumparan.

"Seperti Desa Wisata Tembok, Desa Wisata Les, Lovina, hingga Pemuteran di Bali Utara. Di Kabupaten Jembrana ada Taman Nasional Bali Barat dengan daya tarik burung jalak Bali. Sementara di Banyuwangi terdapat banyak destinasi, seperti Desa Wisata Kemiren, G-Land, Alas Purwo, serta yang tidak kalah menarik adalah Kawah Ijen," tambahnya.

Kemenpar juga telah mengajak komunitas berdiskusi soal pengembangan wisata di Bali Utara, dan mengajak wartawan nasional maupun asing untuk meliput langsung sejumlah destinasi di Kabupaten Buleleng, Bali Utara.

"Dengan berbagai langkah ini, kami optimistis dapat mengurangi ketimpangan wisata, dan mengembangkan pariwisata Bali yang lebih berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat," kata Widiyanti.

Ilustrasi wisatawan berlibur di Bali, Foto: Kemenparekraf

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, menjelaskan bahwa Kemenpar berkomitmen untuk terus mengembangkan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan, guna melindungi budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Bali.

"Kami juga telah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat setempat untuk mengatasi isu-isu, seperti pengelolaan sampah, polusi, dan tekanan sosial akibat pariwisata," ujar Hariyanto.

Adapun, langkah konkret yang kini sedang dilakukan Kemenpar, yaitu “manajemen destinasi” dengan mendistribusikan wisatawan ke berbagai belahan Bali dan ke 5 Destinasi Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

"Kami berupaya berkoordinasi lintas lembaga untuk memberikan tindakan tegas kepada wisatawan yang  melanggar hukum, norma, dan adat serta menindak wisatawan yang menyalahgunakan visa," tutur Hariyanto.

Kementerian Pariwisata juga terus berupaya mempromosikan pariwisata berbasis masyarakat, memperkuat regulasi lingkungan, dan mengedukasi wisatawan bersama stakeholders terkait untuk lebih menghormati budaya lokal, serta menjaga keberlanjutan alam Bali.