Naik MRT, LRT, hingga Transjakarta Gratis Tanggal 21 April dan 24 April

Ilustrasi transportasi umum MRT. Foto: ADEK BERRY/AFP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan warga yang naik transportasi umum pada tanggal 21 dan 24 April 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengatakan khusus tanggal 21 April atau Hari Kartini transportasi umum akan digratiskan untuk para perempuan.

"Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa nanti tanggal 21 April Hari Kartini. Siapa pun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali taksi, ya, karena dia personal. Tapi naik MRT, LRT, Transjakarta, itu kita gratiskan," kata Pramono, seperti dikutip dari Antara.

Kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek jurusan Harjamukti-Dukuh Atas melintas di Jakarta, Minggu (30/3/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggratiskan dalam rangka Hari Transportasi Nasional tanggal 24 April, yang berbarengan dengan peluncuran trayek baru Transjabodetabek rute Blok M-Alam Sutera.

"Saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek. Termasuk MRT, LRT, Transjakarta. Bagi siapa pun mau laki-laki, perempuan, gratis," kata Pramono.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa berharap kebijakan transportasi umum gratis ini dapat memotivasi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi, sehingga bisa menekan kemacetan.

Pengguna Transportasi Publik di Jakarta

Ilustrasi menggunakan transportasi umum di tengah wabah corona. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Andri menjelaskan bahwa rata-rata pengguna transportasi publik di Jakarta mencapai kurang lebih 1,5 juta per hari. Capaian tersebut setara dengan 22,19 persen, berdasarkan Laporan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pengguna transportasi publik.

"Manfaat yang didapat bukan hanya secara ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi masalah kemacetan di Jakarta, serta mengatasi polusi," kata Andri.

Andri juga mengingatkan Dishub DKI Jakarta untuk perlu meningkatkan pelayanan. Langkah yang perlu ditindaklanjuti adalah dengan membuat standardisasi layanan angkutan publik, mulai dari hulu hingga hilir. Manajemen armada dengan pengaturan armada yang siap melayani publik juga harus dihitung dengan cermat.

"Sebuah kebijakan yang yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat banyak, tentu perlu kita dukung," pungkasnya.