Sandiaga Sebut Jembatan Kaca Limpakuwus di Banyumas Belum Resertifikasi CHSE

Jembatan kaca yang pecah di kawasan wisata Hutan Pinus Limpakuwus (HPL), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (25/10/2023). Foto: Sumarwoto/ANTARA

Jembatan kaca Limpakuwus di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pecah pada minggu lalu, akibat konstruksi yang tidak sempurna. Akibatnya, satu orang wisatawan tewas karena insiden tersebut.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, mengatakan bahwa wahana yang terletak di kawasan wisata The Geong tersebut belum melakukan sertifikasi ulang CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability).

Hal ini berarti, salah satu tempat wisata ikonik di Banyumas tersebut belum mengantongi izin usaha.

Menparekraf Sandiaga Uno saat memberikan keterangan di Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Jakarta, Senin (20/2). Foto: Dok. Istimewa

"Oleh karena itu, kami mengingatkan wisata alam Hutan Pinus Limpakuwus telah tersertifikasi CHSE pada 2021 untuk kategori daya tarik wisata. Sangat disayangkan pengelola wisata ini belum melakukan resertifikasi. Jadi, ternyata wahana wisata jembatan kaca the Geong belum mengantongi izin usaha," ujar Sandiaga, seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Banyumas, Setia Rahendra mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menindaklanjuti terkait insiden ini, dengan mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada pelaku pariwisata. Hal ini bertujuan untuk mengetahui standar kelayakan objek wisata yang ada di sana.

"Pemerintah setempat telah menghentikan secara serentak objek wisata yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, di antaranya wahana jembatan kaca yang ada di Menara Teratai, Taman Wisata Botani Baturaden, Lokawista Baturaden, dan tempat wisata serupa untuk dilakukan evaluasi kelayakan objek wisata," kata Setia.

Dinas Pariwisata Banyumas juga akan mengajak para pelaku usaha pariwisata pada Selasa (31/10), untuk melakukan sosialisasi soal kemapanan dan kelayakan infrastruktur sektor pariwisata.