Dampak Anggaran KemenPPPA & Komnas Perempuan Dipangkas buat Korban Kekerasan

Ilustrasi perempuan korban kekerasan. Foto: TimeImage Production/Shutterstock

Efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menyasar ke berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) hingga Komnas Perempuan. Kedua lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan ini terdampak efisiensi anggaran yang mengakibatkan penurunan program kerja.

Anggaran KemenPPPA kena pangkas sebanyak 48,86 persen. Mulanya batas pengeluaran maksimal alias anggaran pagu KemenPPPA mencapai Rp 300.654.181.000 kini turun menjadi Rp 153.767.757.000. Dikutip dari Antara, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut bahwa jumlah anggaran setelah efisiensi akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja gaji layanan pegawai, operasional dasar prioritas secara efisien, dan layanan publik.

Hal yang sama juga dialami Komnas Perempuan usai anggaran di tahun 2025 dipangkas 39,41 persen. Kini Komnas Perempuan hanya memiliki anggaran sebesar Rp 28,9 miliar dari yang sebelumnya Rp 47,7 miliar.

Efisiensi anggaran ini memang bagian dari metode penghematan APBN 2025. Namun sayangnya keputusan ini juga akan memengaruhi kinerja KemenPPPA dan Komnas Perempuan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, terutama perempuan korban kekerasan.

KemenPPPA hanya bisa berikan layanan call center

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi. Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Akibat efisiensi ini, KemenPPPA tak bisa lagi memberikan layanan secara maksimal terhadap korban kekerasan, termasuk pendampingan, penjangkauan, hingga rehabilitasi. Anggaran yang diterima KemenPPPA hanya cukup untuk pembayaran gaji karyawan dan pengaduan lewat telepon.

“Anggaran kegiatan yang menjadi prioritas nasional hanya tersedia untuk pembayaran gaji tenaga pengaduan call center SAPA 129 sebanyak 34 orang, sedangkan layanan pendampingan, penjangkauan, rehabilitasi korban belum tersedia,” ungkap Arifah dalam rapat bersama Komisi VIII DPR.

Kendati demikian, KemenPPPA terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan Sesmen KemenPPPA, Titi Eko Rahayu menyebut bahwa pihaknya akan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, hingga pemda.

“Sesuai dengan mandat UU, layanan kepada perempuan dan anak tidak hanya tugas lintas kementerian atau lembaga, namun juga menjadi bagian kewenangan pemda provinsi dan kabupaten atau kota,” ujar Titi kepada kumparanWOMAN.

Daya penanganan Komnas Perempuan turun 75 persen

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Foto: Alya Zahra/kumparan

Komnas Perempuan sempat menyatakan keberatan tentang kebijakan efisiensi anggaran ini karena bisa menghambat upaya perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Daya penanganan Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan juga dapat menurun hingga 75 persen akibat pemotongan anggaran.

“Dengan pengurangan ini, daya penanganan kami dapat berkurang hingga 75 persen, dan piloting project yang dimaksudkan dalam PPN SPPT PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan) tidak dapat kami laksanakan,” ungkap Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.

Program SPPT PKKTP bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi korban kekerasan. Sehingga bila program kerja ini tidak berjalan, dikhawatirkan banyak korban yang berisiko tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang maksimal.

Karena itu, Komnas Perempuan berharap efisiensi anggaran dapat dikurangi dari yang awalnya Rp 18,7 miliar menjadi Rp 12,6 miliar agar program kerja Komnas Perempuan bisa berjalan optimal kedepannya.