Deretan Perempuan Tangguh yang Jadi Menteri Pertahanan di Berbagai Negara

7 Maret 2022 19:45 WIB
·
waktu baca 6 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menhan Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Menhan Prancis, Florence Parly di Jakarta, Kamis (10/2).  Foto: Biro Humas Setjen Kemhan
zoom-in-whitePerbesar
Menhan Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Menhan Prancis, Florence Parly di Jakarta, Kamis (10/2). Foto: Biro Humas Setjen Kemhan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Siapa bilang perempuan tidak bisa jadi menteri pertahanan (menhan)? Sebagai pimpinan fungsi pertahanan suatu negara, jabatan ini memiliki kesan identik dipegang oleh laki-laki. Namun, bukan berarti posisi ini khusus ditujukan untuk gender tertentu, ya, Ladies.
ADVERTISEMENT
Pemerintahan di berbagai negara di dunia telah menunjuk perempuan-perempuan tangguh ini sebagai pimpinan fungsi pertahanan mereka. Bahkan, Sri Lanka dan India sudah pernah memiliki menhan perempuan sejak 1960 dan 1970-an, lho.
Nah, kumparanWOMAN sudah merangkum deretan menhan perempuan di sejumlah negara dunia. Perempuan-perempuan tangguh ini datang dari berbagai latar belakang suku, kebangsaan, dan pendidikan. Tak sedikit dari mereka yang menjadi perempuan pertama pemegang jabatan penting negara ini, Ladies. Berikut daftarnya.
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memberikan pidato selama perayaan 75 tahun Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di markas besar UNESCO di Paris pada 12 November 2021. Foto: Julien De Rosa / POOL / AFP

1. Sheikh Hasina, Bangladesh

Sheikh Hasina adalah Perdana Menteri Bangladesh yang sudah menjabat sejak Juni 1996 - Juli 2001, kemudian dia menjabat lagi pada Januari 2009 hingga sekarang. Di negara Asia Selatan ini, posisi menhan dipegang oleh perdana menteri. Ini menjadikan Sheikh Hasina sebagai pejabat fungsi pertahanan negara.
ADVERTISEMENT
Perempuan ini lahir di Tungipara, Distrik Gopalganj, pada 28 September 1947. Dikutip dari situs resmi Divisi Angkatan Bersenjata Bangladesh, di masa mudanya, Hasina merupakan aktivis yang menolak pemerintahan otokratis Bangladesh saat itu.
Alumnus University of Dhaka, Bangladesh, ini pernah berada di pengasingan selama enam tahun, dijadikan tahanan rumah, hingga dipenjara oleh pemerintahan militer. Ia juga berkali-kali selamat dari percobaan pembunuhan pada 1991, 1994, dan 2000.
Di masa pemerintahan Hasina, kehidupan sektor sosio-ekonomi Bangladesh kian membaik. Ibu dua anak ini telah menjabat sebagai PM dan menhan selama 18 tahun, menjadikan Hasina sebagai kepala pemerintahan dan menhan perempuan dengan masa jabatan terlama di dunia.
Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly berbicara pada Konferensi Keamanan Munich (MSC) di Munich, Jerman selatan, pada 20 Februari 2022. Foto: Thomas K / AFP

2. Florence Parly, Prancis

Florence Parly merupakan Menteri Angkatan Bersenjata, jabatan resmi Menteri Pertahanan di Prancis. Ia diangkat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni 2017 silam. Saat itu, ia menggantikan pendahulunya, Sylvie Goulard, yang memutuskan untuk mengundurkan diri satu bulan setelah menjabat.
ADVERTISEMENT
Dikutip dari situs resmi Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly lahir di Boulogne-Billancourt, Prancis, pada 8 Mei 1963. Sebelum menjabat sebagai menhan, Parly bukanlah sosok politikus yang prominen di Prancis. Ia lebih lama bekerja sebagai pegawai negeri sipil serta berkiprah di dunia bisnis.
Ia merupakan alumnus dari Paris Institute of Political Studies (dikenal dengan nama Science Po) dan National School of Administration (École nationale d'administration).
Parly pernah menjabat sebagai penasihat muda di Kementerian Pelayanan Masyarakat, Kementerian Perumahan Prancis, dan Kementerian Dalam Negeri Prancis pada 1991–1993.
Ia juga pernah menjabat Sekretaris Negara Bidang Anggaran di tahun 2000, di bawah Perdana Menteri Prancis Lionel Jospin. Namun, masa jabatan Parly tidak berlangsung lama. Pada 2002, ia meninggalkan kantornya.
ADVERTISEMENT
Usai meninggalkan kariernya di bidang pemerintahan, Parly akhirnya menjajaki dunia bisnis. Ia bekerja dengan perusahaan-perusahaan nasional dan bergabung dengan perusahaan transportasi dan industri terbesar Prancis hingga 2017.
Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles tiba di Istana Moncloa di Madrid pada 14 Januari 2020 untuk menghadiri rapat kabinet pertama pemerintah koalisi baru. Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

3. Margarita Robles, Spanyol

Perempuan bernama lengkap Maria Margarita Robles Fernandez ini merupakan Menteri Pertahanan Spanyol yang menjabat sejak Juni 2018 hingga sekarang. Sejak November 2019–Januari 2020, ia merangkap sebagai penjabat Menteri Luar Negeri.
Ia lahir pada 10 November 1956 di Leon, Spanyol. Dikutip dari Pantheon, pada usia 26 tahun, Robles merupakan perempuan pertama di Spanyol yang menjabat sebagai hakim pengadilan banding di Balaguer dan Bilbao.
Robles juga menjadi perempuan pertama di Spanyol yang memimpin Pengadilan Provinsi Barcelona. Ia pernah menjadi hakim di Mahkamah Agung Spanyol pada Mei 2004–Mei 2016.
Menteri Pertahanan Republik Maladewa, Mariya Ahmed Didi. Foto: free encyclopedia

4. Mariya Ahmed Didi, Maladewa

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Mariya Ahmed Didi adalah Menteri Pertahanan inkumben di Republik Maladewa sejak November 2018. Ia dilantik oleh Presiden Maladewa Ibrahim Mohamed Solih.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan Maladewa, Didi adalah perempuan pertama dalam sejarah Maladewa yang menjabat sebagai menhan.
Profil Didi penuh dengan kata “pertama”. Selain menjadi menhan perempuan pertama, ia juga merupakan pengacara perempuan pertama di Maladewa, serta perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Maladewa (MDP).
Di bawah kepemimpinan ibu tiga anak ini, Partai MDP memenangkan pemilihan presiden secara demokratis pertama di Maladewa pada 2008 lalu.
Pada 2007 silam, ia dianugerahi penghargaan International Women of Courage Award oleh Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, atas kontribusinya terhadap demokrasi dan HAM di Maladewa.
Menteri Pertahanan Swiss Viola Amherd menghadiri konferensi pers pada 16 Maret 2020 di Bern untuk menyatakan keadaan darurat atas penyebaran COVID-19. Foto: Fabrice C / AFP

5. Viola Amherd, Swiss

Viola Amherd saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Perlindungan Sipil, dan Olahraga. Ia menjabat sebagai menhan sejak 2019 dan menjadi menhan perempuan pertama di Swiss.
ADVERTISEMENT
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan, Perlindungan Sipil, dan Olahrgaa Swiss, perempuan yang masih melajang ini lahir di Zwischbergen, Swiss, pada 7 Juni 1962.
Amherd mendalami program studi hukum semasa kuliahnya di University of Fribourg. Sebelum menjabat sebagai menhan, perempuan berusia 59 tahun ini pernah menjadi pengacara dan notaris di kantor miliknya sendiri di Brig-Glis, Canton of Valais, Swiss.
Amherd menjadi anggota Dewan Nasional Swiss sejak 2005 silam. Sejak saat itu, ia aktif berkarier di dunia politik. Hingga pada 2018, ia pun terpilih sebagai anggota Dewan Federal Swiss—dewan eksekutif negara yang beranggotakan tujuh politikus.
Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner. Foto: Damir S / AFP

6. Klaudia Tanner, Austria

Klaudia Tanner adalah Menteri Pertahanan Austria yang menjabat sejak 2020 lalu, di bawah tiga kanselir Austria: Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg, dan Karl Nerhammer. Tanner adalah politikus dari Partai Rakyat Austria (OVP).
ADVERTISEMENT
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan Austria, ibu satu anak ini sebelumnya menjabat sebagai ketua Asosiasi Petani Lower Austria dari 2011 hingga 2020. Pada 2020, di bawah kanselir muda Australia Sebastian Kurz, Tanner ditunjuk sebagai menhan. Ia menjadi perempuan pertama yang menjabat posisi ini, menggantikan Thomas Starlinger.
Reuters melaporkan, di bawah kepemimpinan Tanner, Austria mengerahkan komponen cadangan (pasukan cadangan) di Angkatan Bersenjata Austria untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 di negaranya. Ini menjadi kali pertama pengerahan komponen cadangan dikerahkan di Austria sejak Perang Dunia II.
Mereka dikerahkan untuk membantu distribusi makanan, dukungan medis, hingga operasi kepolisian. Keren, ya, Ladies.
Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht menyampaikan pernyataan di pangkalan angkatan laut Warnemuende di atas korvet "Oldenburg" di Warnemuende. Foto: Bernd Wustneck / POOL / AFP

7. Christine Lambrecht, Jerman

Christine Lambrecht menjabat sebagai Menteri Pertahanan Jerman sejak Desember 2021, di bawah kepemimpinan kanselir baru Jerman Olaf Scholz.
ADVERTISEMENT
Pemerintahan koalisi tiga partai Jerman—Partai Sosial Demokrat, Demokrat Bebas, dan Partai Hijau—di bawah Olaf Scholz ini sangat seimbang, lho. Sekitar 50 persen menterinya adalah politikus laki-laki dan 50 persen adalah perempuan.
Dikutip dari situs resmi Pemerintahan Federal Jerman, perempuan yang lahir pada 19 Juni 1965 ini sudah menjadi anggota parlemen Jerman, Bundestag, sejak 1998.
Sebelum diangkat sebagai menhan oleh Scholz, ia merupakan Menteri Kehakiman dan Perlindungan Konsumen serta Menteri Urusan Keluarga, Warga Negara Usia Lanjut, Perempuan, dan Pemuda.
Dalam jabatannya sebagai menhan, politikus Partai Sosial Demokratik (SPD) ini menggantikan Annegret Kramp-Karrenbauer, menhan perempuan di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel.
Menteri dalam negeri Kajsa Ollongren (kanan), dan Senator Annemarie Jorritsma, menjawab pertanyaan parlemen selama debat tentang peran sementara Perdana Menteri Mark Rutte. Foto: AP/Peter Dejong

8. Kajsa Ollongren, Belanda

Posisi Menteri Pertahanan di Negeri Kincir Angin ini dipegang oleh Kajsa Ollongren, sejak Januari 2022. Ollongren lahir pada 28 Mei 1967 dan dibesarkan di Oegstgeest, Provinsi South Holland, Belanda bagian barat.
ADVERTISEMENT
Politikus Partai Demokrat 66 (D66) ini sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Urusan Kerajaan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mark Rutte. Ia juga pernah menjadi Deputi Wali Kota Amsterdam.
Dikutip dari situs resmi Pemerintahan Belanda, Ollongren mengenyam pendidikan tinggi di bidang Sejarah (1985), Hubungan Internasional (1991), dan di sekolah pemerintahan negara École nationale d'administration Prancis (1991).
Di awal masa jabatannya, Ollongren dihadapkan dengan isu yang pelik, yaitu konflik bersenjata Rusia-Ukraina yang saat ini masih terjadi.
Dilaporkan Reuters, Ollongren memenuhi permintaan Pemerintah Ukraina untuk mengirimkan roket pertahanan udara jenis 200 FIM-92 Stinger, serta sistem anti-tank 50 Panzerfaust 3 dengan 400 roket untuk membantu pertahanan militer Ukraina terhadap agresi Rusia.