Korea Selatan Bentuk Kementerian untuk Atasi Krisis Angka Kelahiran

12 Mei 2024 14:16 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi perempuan Korea Selatan. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi perempuan Korea Selatan. Foto: Shutterstock
ADVERTISEMENT
Korea Selatan membentuk sebuah kementerian untuk mengatasi anjloknya angka kelahiran di negaranya. Disebut sebagai darurat nasional, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan terbentuknya kementerian baru ini pada Kamis (9/5).
ADVERTISEMENT
Buat Ladies yang penasaran, kementerian ini nantinya akan mengatasi tantangan-tantangan yang berkontribusi terhadap rendahnya angka kelahiran dan populasi cepat menua.
Keputusan tersebut menjadi penting bagi Korea Selatan karena mengingat tingkat kesuburan warganya menurun drastis pada tahun 2023. Angka kelahiran turun menjadi 0,72% bayi per perempuan. Ya, ini jadi angka kelahiran nasional terendah.

Korea Selatan alami krisis demografi

Ilustrasi perempuan di Korea Selatan. Foto: tickcharoen04/Shutterstock
Bagi perempuan di Korea, ada beban emosional dan fisik yang berat saat harus membesarkan anak, seperti mengalami karier yang terhambat, sampai beban-beban lain terutama dari sisi finansial. Alhasil, mereka memilih untuk menunda persalinan sampai bahkan memutuskan untuk tidak memiliki bayi.
“Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan negara untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran, yang dapat dianggap sebagai darurat nasional,” ujar Yoon Suk Yeol seperti yang dilansir Independent.
ADVERTISEMENT
Ada beberapa faktor yang menyebabkan Korea Selatan mengalami krisis demografi. Akan tetapi, sebagian besar disebabkan oleh rasa frustasi pasangan terhadap kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas hidup dianggap sebagai alasan utama.
Ilustrasi angka kelahiran di Korsel. Foto: Billion Photos/Shutterstock
Korea Selatan telah banyak berupaya menemukan langkah inovatif yang bisa mengatasi krisis kelahiran ini. Contohnya, pasangan di Korea Selatan menerima bantuan sekitar Rp 400-500 jutaan lewat berbagai program insentif sejak anak mereka lahir sampai mencapai usia tujuh tahun.
Semoga, dengan membentuk kementerian baru ini bisa lebih mengatasi krisis yang kian memburuk, ya.