Ratu Rania Pidato di PBB, Sorot Penderitaan Perempuan di Tanah Perang
·waktu baca 2 menit
PerbesarRatu Rania hadir di Sidang Majelis Umum PBB dengan membawa agenda mendesak: Kondisi memprihatinkan para perempuan di wilayah konflik. Dalam pidatonya, permaisuri Raja Abdullah II dari Yordania ini menegaskan bahwa dunia harus berfokus pada para perempuan ini.
Sang Ratu Yordania menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Peringatan 30 Tahun Konferensi Dunia ke-4 untuk Urusan Perempuan pada Senin (22/9) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Ini merupakan bagian dari pekan Sidang Majelis Umum PBB untuk memperingati Deklarasi Beijing, komitmen dunia untuk mendorong pemenuhan hak seluruh perempuan, yang ditandatangani pada 1995 silam.
Membuka pidatonya, Ratu Rania mendesak seluruh masyarakat dunia untuk memusatkan perhatian pada dampak negatif perang dan konflik terhadap perempuan. Salah satu yang menjadi topik utama Rania adalah para perempuan Gaza, yang hingga saat ini masih dibombardir oleh agresi militer Israel.
“Benar, ledakan bom tidak mendiskriminasi. Namun, luka-luka yang dihadapi para perempuan di zona perang menyayat lebih dalam dari permukaan. Mereka menghadapi kekerasan berbasis gender, peningkatan risiko gangguan kesehatan, eksploitasi, dan serangan terhadap martabat mereka,” ucap Ratu Rania dalam video yang diunggah di Instagram resmi @queenrania, Selasa (23/9).
Sang Ratu menjelaskan, krisis kemanusiaan di Gaza—yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir—menurunkan angka harapan hidup perempuan sampai 30 tahun.
“Di Gaza, kita melihat jurnalis perempuan melaporkan berita tentang keluarganya sendiri yang tergusur; operasi caesar yang dilakukan hanya dengan cahaya senter dan tanpa obat bius; dan ibu-ibu baru yang terlalu kekurangan gizi untuk bisa menyusui dan tidak diberikan akses terhadap susu formula, dan mereka hanya bisa melihat bayi-bayi mereka meninggal kelaparan,” papar ibu dari Putra Mahkota Pangeran Hussein ini.
Dia juga menyorot betapa progres pemenuhan hak perempuan di dunia masih belum merata. Contohnya, banyak perempuan Sudan yang masih mengalami bencana kelaparan dan anak-anak perempuan etnis Rohingya yang terpaksa tumbuh besar di tenda pengungsian akibat konflik dengan militer Myanmar.
Ratu Rania pun mendesak para pemimpin dunia untuk menindak tegas mereka yang melakukan pelanggaran HAM terhadap perempuan.
“Hak perempuan tidak bisa disaring lewat lensa kebijakan politik. Dengan gagal menghentikan mereka yang melakukan kekerasan, sistem internasional gagal melindungi para perempuan dari generasi ke generasi,” ucap Rania.
“Saya mendesak PBB untuk bertindak tegas terhadap pelanggar hukum kemanusiaan dunia dan untuk mengembalikan keseimbangan dalam dunia. Tidak ada yang boleh mengeklaim mereka membela para perempuan di saat mereka hanya melihat dari kejauhan,” tutup dia.