Kinerja Sektor Pertanian: Capaian dan Peluang di Tahun 2019

Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Sektor Pertanian selalu menarik untuk dikaji dan dievaluasi oleh para pengamat sebab Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan lebih dari itu di negara ini adalah sumber kehidupan masyarakat dan harga diri bangsa.

Rillis resmi BPS di akhir tahun 2018 menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan petani, selama 2018 secara rata-rata menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) per November, nilai tukar petani (NTP) berada di angka 103,12 atau 0,09 persen dibandingkan Oktober.

Rata-rata angka NTP tahun 2018 adalah 102,40 atau naik 1,29 persen dibandingkan periode 2017. Bukan hanya lebih baik dari 2017, NTP 2018 tercatat terus menanjak dan terbesar selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2014-2017).

Berdasarkan data BPS (per Januari-November), NTP tahun 2014 sebesar 102,09, lalu tahun 2015 adalah 101,48, selanjutnya tahun 2016 yaitu 101,66, kemudian tahun 2017 sebanyak 101,11.

Meningkatnya angka NTP menjadi bukti kesejahteraan masyarakat pedesaan yang mayoritas petani meningkat. Daya beli petani terhadap kebutuhan konsumsi menguat sebab hasil produksi pertanian yang melonjak.

Begitu juga dengan nilai tukar usaha pertanian (NTUP), dari data BPS, rata-rata NTUP tahun 2018 (hingga November) mencapai 111,79. Angka NTUP tahun 2018 juga tercatat yang terbesar dibandingkan tiga tahun terakhir. Tahun 2014 adalah 106,05, kemudian tahun 2015 sebanyak 107,44, pada tahun 2016 yaitu 109,83 serta tahun 2017 berada di angka 110,03.

Membaiknya kesejahteraan petani juga bisa dilihat dari menurunnya indek Gini Rasio di perdesaan. Ini merupakan cermin dari pemerataan pendapatan di perdesaan yang terus membaik. Pada tahun 2015, indek Gini Rasio di perdesaan sebesar 0,334 dan pada tahun 2016 dan 2017 turun masing-masing menjadi 0,327 dan 0,320. Atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan antar rumah tangga di perdesaan semakin rendah. Yang perlu dicatat adalah kerberhasilan telah berdampak pada pemerataan pendapatan di perdesaan. Kondiai mereka jauh lebih baik dibanding warga perkotaan.

Rekaman dari BPS ini tentu bukan sedekar deretan angka tanpa makna. Melainkan refleksi dari kontribusi kinerja Kementan terhadap perekomian bangsa. Catatan lainnya datang dari ekspor komoditas pertanian.

Ekspor pertanian Indonesia berdasarkan data BPS per November 2018 sebesar USD 320 juta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan yang sama tahun 2017. Sumbangan terbesar ekspor pertanian berasal dari kakao, cengkeh, serta hasil perkebunan lainnya.

Secara rata-rata, ekspor pertanian ikut andil 1,89 persen total perdagangan dari kumulatif ekspor non migas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, selama empat tahun terakhir keseluruhan ekspor 10 komoditas strategis mencapai Rp 1.062 triliun atau setengah dari APBN tahun 2018.

Sedangkan dari subsektor perkebunan, tercatat berkontribusi 34 persen kepada produk domestik bruto (PDB) nasional serta membuka lapangan kerja hingga 22,69 juta jiwa. Di triwulan II-2018, subsektor perkebunan menyumbangkan Rp 384,22 triliun terhadap PDB.

Soal lain yang amat penting disoroti adalah ketersediaan beras nasional selama tahun 2018. Beras dan jumlah ketersediannya menjadi penting sebab sampai kini masih menjadi konsumsi pokok mayoritas masyarakat Indonesia.

Jika merujuk rilis data BPS mengenai ketersediaan beras nasional rata-rata tahun 2018 berjumlah hingga 32,4 juta ton. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih berada di angka 2,15 juta ton per 30 November. Jumlah stok beras yang masih dalam kategori aman tersebut menunjukkan produktivitas pertanian padi masih aman dan akan mempengaruhi stabilitas harga di pasaran.

Kontribusi ke Ekonomi Nasional Terus Naik

Program dan kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini mampu mendongkrak dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terbukti dalam kurun waktu empat tahun terakhir, produk domestik bruto (PDB) pada sektor pertanian memang terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. selama periode 2013-2017, akumulasi tambahan nilai PDB Sektor pertanian yang mampu dihasilkan mencapai Rp 906,1 Triliun. Bahkan tercatat pada tahun 2018 ini, nilai PDB mencapai 395,7 triliun dibandingkan Triwulan III tahun lalu yang hanya Rp 375,8 triliun. Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin penting dan strategis, hal ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat.  Pada tahun 2014, Sektor Pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) berkontribusi sekitar 13,14% terhadap ekonomi nasional dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,53%.

Kalau diperhitungkan dengan industri agro dan penyediaan makanan dan minuman yang berbasis bahan baku pertanian, kontribusinya bisa mencapai 25,84 persen. Dan ini berdampak pada perekonomian skala nasional.

Sektor pertanian, menjadi semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut turut tergambarkan dari inflasi bahan pangan terkendali, jumlah penduduk miskin di perdesaan semakin menurun dan kesejahteraan petani semakin membaik. Inflasi kelompok bahan makanan terus menurun, dari 10,57% pada tahun 2014, masing-masing menjadi 4,93% pada tahun 2015 dan 5,69% pada tahun 2016.  Bahkan tahun 2017, selain turun menjadi 1,26%. Inflasi kelompok bahan makanan terus menurun. Artinya bisa dikatakan dalam sejarah Indonesia baru kali ini inflasi bahan makanan atau pangan lebih rendah dari inflasi umum yang hanya 3,6 persen.

Program Terobosan Pemerintah di Sektor Pertanian

Dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan, Kariyasa menyebutkan Kementan telah membuat program terobosan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Terobosan ini dinilai tepat sebagai solusi permanen untuk mengentaskan masyarakat petani dari kemiskinan dan pemerataan.

"Sebab sebagian besar penduduk miskin di perdesaan adalah petani dimana lebih dari 70 persen pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian. Tahun ini kita sudah terapkan program ini di 10 provinsi dengan sasaran 200.000 Rumah Tangga Petani Miskin (RTM).

Disisi lain, peningkatan produksi juga terus dilakukan melalui program upaya khusus (UPSUS) untuk padi, jagung, kedelai dan hortikultura. Selain itu ada juga program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) pada peternakan serta bantuan bibit pada perkebunan. Program khusus ini mampu meningkatkan produksi komoditas pertanian secara signifikan sehingga menyebabkan PDB sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten.

Meningkatnya produksi juga sangat memuaskan karena mampu menyediakan ketersediaan pangan sehingga dengan sendirinya menekan inflasi secara signifikan. Belum lagi adanya program asuransi pertanian dan program pengembangan pertanian modern melalui penggunaan alsitan secara masif. Kedua program ini mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga petani karena menghemat biaya karena sebagian besar tenaga kerja sudah diganti oleh penggunaan alsintan yang jauh lebih efisien.

Merajut Asa Kemandirian Pangan dengan Serasi dan Program Bekerja

Capaian kinerja Kementan selama tahun 2018 lainnya adalah bertambahnya luas lahan baru dibuka untuk dimanfaatkan sebagai areal pertanian produktif. Gerakan pemanfaatan lahan rawa yang digagas untuk dijadikan program utama tahun 2019 dinamakan program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi).

Potensi 34,1 juta hektare lahan rawa dibidik Kementan untuk diolah menjadi areal pertanian. Selama tahun 2018, seluas 16.400 haktare lahan rawan telah disulap menjadi areal pertanian produktif.

Dengan begitu, sejak 2016-2018 total lahan rawa yang diubah menjadi areal pertanian sebanyak 29.928 hektare. Diprediksi, lahan rawa mampu berproduksi padi 3 - 7,4 ton per hektare.

Sejauh ini Program revitalisasi lahan rawa juga telah meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 100 menjadi 200 melalui normalisasi tata air, baik saluran air, pintu air, tanggul, pompa, dan lain-lain.

Produktivitas padi yang semul 2 ton per hektar, sekarang meningkat dua bahkan 3 kali lipat. Peningkatan ini bisa terjadi karena adanya pengenalan varietas unggul dan adaptif, perbaikan sistem budidaya, ameliorasi tanah seperti pemberian dolomit, fosfat alam, dan bahan organik. Lahan menjadi subur karena terus dilakukan pemupukan yang berimbang dengan penyesuaian spesifik lokasi.

Pada 2019 koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terus dijalin untuk mengawal pencapaian target berikutnya melalui program Serasi.

Komitmen tinggi diharapkan terjalin antara pemerintah pusat (Kementerian Pertanian), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PUPR terutama Balai Besar Wilayah Sungai (BWSS), Kementerian Desa PDTT, TNI AD, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk mensukseskan program Serasi.

Dukungan lainnya diperlukan dari para pedagang pengepul, Persatuan Penggilingan Padi, Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), perusahaan benih, pupuk dan lain lain juga akan sangat menentukan keberhasilan program Serasi. Di masa depan potensi yang terpendam di lahan rawa diharapkan menjadi jawaban atas visi Indonesia lumbung pangan dunia 2045.

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) adalah program unggulan Kementan lainnya. Sebagai program yang berkelanjutan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berencana kembali membagikan 20 juta ekor ayam di tahun 2019. Jumlah ini meningkat dua kali lipat. Pada 2018 program Bekerja telah membagikan 10 juta ekor ayam kampung untuk 200 ribu rumah tangga miskin (RTM).

Lebih rinci Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menjelaskan, Kementan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperluas program ini pada 20 provinsi lagi di Indonesia di tahun 2019.

Mendorong Akselerasi dengan SDM Mumpuni

Masih banyak aspek yang dapat disoroti dari capaian kinerja Kementan selama 2018. Tentu saja capaian kerja Kementan tahun 2019 harus lebih baik. Optimisme yang dibangun harus dijajaki dengan sumber daya manusia yang mumpuni, untuk meraih akselerasi maksimal di tahun terakhir pemerintahan berjalan.

Sebagaimana amanat Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Presiden menegaskan pergeseran strategi pembangunan pada 2019, dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan SDM. Presiden meminta memasukkan sebanyak-banyaknya program pembangunan SDM ke dalam rencara kerjanya.

Kementan telah mendahului amanat ini dengan memulainya sejak 2018. Bersinergi dengan pihak lain agar realistis, aplikatif, tidak sekedar berteori. Kolaborasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian dengan perguruan tinggi mitra menjadi contohnya.

Pada September (Selasa, 18/9) lalu Kementan secara resmi meluncurkan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di Bogor, Jawa Barat.

Institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah binaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan ini, merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP).

Dalam sambutannya saat peluncuran, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan lompatan yang terjadi pada Polbangtan, bahwa transformasi ini merupakan jawaban Kementan atas perubahan dan tantangan sektor pertanian yang berkembang pesat. Sekaligus juga implementasi dari amanat Undang Undang (UU) 12/2012 tentang Pendiddikan Tinggi.

"Perubahan ini tidak dimaksudkan sekedar untuk mencetak tenaga terampil di bidang pertanian. Tetapi lebih dari itu, menciptakan para wirausahawan bidang pertanian. Lulus dari Polbangtan harus menciptakan lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja," terang Amran.

Lompatan itu terlihat dari perubahan konsep yang menyertai transformasi ini. STPP semula hanya berorientasi menghasilkan penyuluh pertanian saja dengan tiga program studi. Kini Polbangtan berkembang dengan memiliki 13 Program Studi yang ditawarkan baik untuk Sarjana Terapan (S.Tr) maupun Diploma III (D III).

Harapan yang digantungkan tak tanggung-tanggung. Bukan hanya merealisasikan swasembada pangan, SDM pertanian diproyeksikan ikut mengentaskan kemiskinan. Transformasi ini juga menyasar minat generasi milenial untuk terjun ke sektor pertanian.

Ditargetkan SDM generasi muda mampu mewujudkan ketahanan pangan sekaligus merawat identitas Indonesia sebagai negara agraris.