Membayangkan Pendidikan yang Militan: Membaca Wadas dari Kacamata Seorang Guru

Guru fisika di SMA Al-Fityan School Tangerang. Pernah bercita-cita jadi raja bajak laut. Kadang menulis, kadang mengajar, kadang meneliti meme secara kritis dan sistematis. Menempuh pendidikan di University of Malaya, Malaysia.
Konten dari Pengguna
24 Februari 2022 16:16
·
waktu baca 6 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Kurnia Gusti Sawiji tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pendidikan yang hakiki bukanlah administrasi semata, tetapi juga sebuah gerakan militan; di mana guru adalah bagian tidak langsung dari perjuangan melawan penindasan (sumber foto: Clay Banks, Unsplash)
zoom-in-whitePerbesar
Pendidikan yang hakiki bukanlah administrasi semata, tetapi juga sebuah gerakan militan; di mana guru adalah bagian tidak langsung dari perjuangan melawan penindasan (sumber foto: Clay Banks, Unsplash)
ADVERTISEMENT
Sebagai seorang guru, membaca berbagai narasi tentang Wadas mau tidak mau memaksa saya untuk berpikir kembali tentang perkembangan pendidikan kita. Saya pikir keterkaitan di antara penindasan, penjajahan, dan kualitas pendidikan adalah sesuatu yang dapat kita lihat dengan nyata. Sejarah telah menunjukkan, dari era kolonial sampai Orde Baru, bagaimana repetisi alur penindasan dan penjajahan: sebuah manipulasi kejam terhadap ketidaktahuan, kenaifan, dan ketidaksadaran golongan lemah oleh kekuatan-kekuatan adidaya. Membangun pro-kontra di antara sesama golongan, lalu dari serpih-serpih perpecahan, kekuatan-kekuatan itu memamah biak.
ADVERTISEMENT
Telah pula kita melihat bagaimana sejarah pendidikan pada hakikatnya adalah sejarah melawan penindasan dan penjajahan; sebuah perlawanan sistematis terhadap manipulasi ketidaktahuan, kenaifan, dan ketidaksadaran. Pendidikan dapat kita definisikan sebagai perjuangan Rasuna Said agar para wanita di Sumatera Barat dapat berkiprah di dunia politik, atau perjuangan Dewi Sartika menaikkan harkat dan martabat para wanita Jawa Barat melalui Sakola Istri. Pendidikan secara asas adalah sebuah militansi: perlawanan terhadap kekuasaan yang berdiri di atas penderitaan golongan lemah.
Dan kita mau tidak mau bertanya-tanya kembali: ke manakah pendidikan nasional sekarang ketika kejadian-kejadian seperti Wadas dan Kendeng mengganas? Kita tentu mengetahui bahwa kualitas pendidikan nasional sekarang seharusnya sudah lebih berkembang pesat dibandingkan pada zaman Rasuna Said dan Dewi Sartika. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan dunia pendidikan diprediksi akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tetapi dengan segala pernak-pernik dan jargon-jargon memukau yang diciptakan negara, pendidikan nasional kini seolah mempunyai ruang terpisah dari apa yang terjadi pada tingkat akar rumput.
ADVERTISEMENT
Tetapi jangan salah paham: pendidikan akar rumput masih ada dan bertahan, tentu dengan cara yang berbeda dari pendidikan nasional yang konvensional. Para praktisi pendidikan akar rumput ini membawa militansi yang kurang lebih sama dengan hakikat pendidikan di era perjuangan dulu: menjaga kaum marginal dari pembodohan golongan yang lebih kuat dari mereka. Tentu, upah mereka kadang tidak kalah marginal.
Beberapa tokoh yang mungkin bisa kita lihat adalah: Fawaz Al Batawy, penulis yang suka bolak-balik Jambi-Papua; Sri Wahyaningsih, perintis Sanggar Anak Alam yang didaku sebagai sebuah “sekolah tanpa aturan”; dan mungkin juga Ricky Elson, penggerak Ciheras dari sebuah desa yang minim fasilitas menjadi komunal yang berdikari. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di luar sistem; tidak terikat dengan sistemasi pendidikan seperti kurikulum, tingkat kompetensi, atau target pendidikan nasional sebagaimana yang diharapkan negara. Pendidikan yang mereka ciptakan didasari dari apa yang mereka alami, sadari, dan pahami di kehidupan tingkat akar rumput.
ADVERTISEMENT
Berbicara kembali tentang sistemasi pendidikan nasional, sekolah-sekolah umum di Indonesia (baik negeri maupun swasta) bisa berbangga dan berlega hati dengan mengetahui adanya 110 ribu lebih anak didik di seluruh Indonesia lolos menembus berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit melalui jalur undangan SNMPTN.
Tetapi di sisi lain, perlu kita ingat bahwa SNMPTN bukanlah kontestasi pencapaian peserta didik; ia adalah adu mekanik administrasi sekolah berdasarkan pandangan negara. Sekolah mana yang memiliki akreditasi dan administrasi terbaik secara keseluruhan, maka ialah yang mendapatkan kesempatan tertinggi untuk meloloskan anak-anak didiknya. Sehingga secara kasar kita bisa menarik kesimpulan bahwa sekolah yang baik menurut negara adalah sekolah yang mematuhi ketentuan-ketentuan administrasi negara, mulai dari birokrasi sampai kurikulumnya.
ADVERTISEMENT
Jika kita kaitkan dengan keberadaan pendidikan akar rumput, di sini timbul permasalahannya: pendidikan kita acapkali menunjukkan bahwa bangsa sedang tidak baik-baik saja, dan negara sedang atau sudah melakukan yang terbaik untuk menanggulanginya. Tetapi pendidikan kita jarang menceritakan bahwa hal-hal yang membuat bangsa tidak baik-baik saja acapkali terjadi karena perlakuan negara.
Dalam kurikulum nasional, sikap kebangsaan dan kenegaraan adalah sesuatu yang sangat esensial; hal ini tertuang dalam penjabaran Kompetensi Inti 3 pada Jenjang Pendidikan Menengah tentang Pengetahuan dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018. Artinya, sedari awal anak-anak didik membangun sikap kritisnya, negara sudah berancang-ancang untuk mengarahkannya untuk tujuan negara.
Permasalahannya muncul ketika negara, melalui kurikulum yang disusunnya, kadangkala memunculkan narasi-narasi yang menormalkan isu-isu penindasan akar rumput yang sebenarnya sangat kritis: salah satu contohnya adalah terkait budaya tanam paksa di era kolonial dulu, pada materi sejarah kelas 10 dan 11.
ADVERTISEMENT
Dalam pembahasan materi, anak-anak didik diberikan narasi tentang sisi positif budaya penjajahan tersebut dengan kilah setiap kebijakan memiliki sisi negatif dan positif. Sehingga dampak-dampak seperti pengenalan bibit ekspor atau pembangunan fasilitas seolah cukup untuk mengamini seberapa banyak kerugian dan pengorbanan kaum jelata di masa itu, lalu dengan mudah dilabeli sebagai sisi positif dari bentuk penindasan yang nyata. Ini berpotensi menjadi bibit yang kelak akan digunakan untuk menormalkan tindakan-tindakan negara sebagaimana yang terjadi di Wadas dan Kendeng.
Buku-buku sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) acapkali menjadi perantara negara untuk membangun rasa cinta negara kepada anak-anak didik. Tentu, ini adalah hal yang baik. Apa yang tidak baik adalah ketika narasi cinta negara itu tidak disertai dengan adanya realita yang baik dari pemangku kebijakan negara.
ADVERTISEMENT
***
Militansi para guru dan praktisi pendidikan konvensional (untuk tidak mengatakan nasional) setidaknya redup karena dua hal: kurikulum yang otoriter dan administrasi yang membeludak. Kedua hal tersebut saya pikir adalah apa yang menyebabkan praktisi-praktisi pendidikan konvensional terkungkung dalam ruangnya sendiri. Mereka (dan saya) diperkenalkan dengan berbagai struktur, strategi, dan perencanaan pembelajaran yang seolah revolusioner dan kaya. Kami berimpian banyak tentang siapa yang akan menikmati segala apa yang diperkenalkan negara kepada kami. Tetapi kami lupa bertanya: siapa yang tidak akan menikmati semua pernak-pernik pendidikan itu?
Tentu, pendidikan yang merata adalah sesuatu yang jauh lebih utopis dari impian-impian Karl Marx ketika ia pertama kali jatuh cinta. Namun itu tidak berarti pendidikan konvensional perlu memisahkan diri dari apa yang terjadi di dalam akar rumput; karena pada hakikatnya itulah makna militansi. Menjadi militan bukan berarti harus ikut berdemo seperti aktivis. Menanamkan bibit pendidikan yang militan adalah kesadaran: memahami dengan hati dan pikiran bahwa di dalam akar rumput, perjuangan melawan penindasan masih berlangsung. Dan pendidikan seharusnya adalah kunci untuk menumpas penindasan-penindasan yang sedang dan akan terjadi.
ADVERTISEMENT
Sebagaimana yang dikatakan Fatris MF dalam Hikayat Sumatra: bahwa negara ini seringkali memaknai pembangunan tidak lebih dari hal yang tampak oleh mata, walau di lagu kebangsaan mereka berdengung "bangunlah jiwanya". Ini saya rasa adalah perkataan yang sangat kuat, dan sepatutnya dapat dijadikan pedoman oleh para guru ketika melihat narasi yang menormalkan penindasan seperti tanam paksa.
Menutup tulisan ini, saya pikir sebuah pendidikan yang baik untuk kita tidak cukup dengan "Merdeka" saja; apalagi jika kita tahu bagaimana kuatnya jargon dan propaganda dalam kata tersebut. Pembelajaran yang baik juga perlu bersifat "militan"; tegas dan nyata dalam melawan penindasan, apalagi jika pelaku penindasan adalah orang-orang yang kita pilih sendiri untuk mengayomi bangsa.
Jika tidak, maka jangan heran kalau makna sekolah akan tereduksi sebagaimana tertera dalam Retakan Nalar oleh JC Pramudia, yaitu sebagai sebuah "pabrik produsen robot manusia berpengetahuan lengkap" (dan bisa menembus PTN favorit, tentunya).
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·