Mahalnya Makan Bergizi Gratis

Sekilas Makan Bergizi Gratis

“Makan Bergizi Gratis” atau yang sebelumnya dikenal dengan “Makan Siang Gratis” menjadi program unggulan Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pemilu 2024 yang lalu dengan tujuan utama meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah (aspek kesehatan). Perubahan nama ini diumumkan secara resmi pada 23 Mei 2024 yang lalu, dengan mempertimbangkan penyesuaian jam sekolah siswa usia TK dan SD. Program ini menjadi begitu populer dari dua hal, yang pertama secara substansi dan yang kedua secara politik. Secara substansi, program ini menjadi cukup populer mengingat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih relatif rendah dengan IPM pada peringkat 130 (dari 199 negara) dan peringkat 6 ASEAN, sehingga “intervensi nutrisi” nampak seakan-akan sebagai jawaban bagi masalah sumber daya mausia dalam kacamata Prabowo-Gibran. Yang kedua secara politik yang terkesan “gimmick”, di mana kata “gratis” cukup efektif untuk setidaknya menarik perhatian publik yang literasinya juga masih rendah, di mana UNESCO (2024) merilis indeks minat baca Indonesia hanya berada di kisaran 0,001% (Hanya 1 dari 1.000 orang yang minat membaca). Padahal dalam konteks yang lebih holistik, tentunya tidak ada yang gratis. Mungkin istilah yang lebih relevan adalah Makan Bergizi Ditanggung Negara, di mana sebenarnya rakyat juga yang akan dibebani oleh program makan bergizi dengan kisaran anggaran yang begitu mahal.

Lebih Holistik Memandang Kualitas Sumber Daya Manusia

Memandang masalah kualitas sumber daya manusia, khususnya kesehatan, tidak akan pernah terlepas dari perdiskusian mengenai stunting dan maternal mortality, selain dari masalah malnutrisi yang dijawab melalui program makan bergizi gratis. Secara umum, stunting sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yang pertama adalah nutrisi yang dikonsumsi ibu saat hamil, serta yang kedua adalah pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi di 6 bulan pertama dan itu sangat dipengaruhi lagi oleh nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu. Dua hal pertama ini merupakan tahapan yang berbeda namun sequential dan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang bayi selanjutnya. Lalu masalah kesehatan berikutnya yang juga penting adalah masalah maternal mortality. Berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan, bahwa beberapa penyebab utama maternal mortality di Indonesia lebih disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari komplikasi saat kehamilan maupun persalinan, infeksi, penyakit bawaan, hingga masalah terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan masalah ekonomi seperti kemiskinan. Dengan demikian perlu ditekankan kembali bahwa kualitas sumber daya manusia yang menjadi sasaran utama dari program makan bergizi gratis harus melihat konteks yang lebih holistik, karena menyangkut investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Pembiayaan Makan Bergizi Gratis?

Besarnya kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis di tengah begitu banyaknya program perioritas nasional akan mengindikasikan dua hal, yang pertama adalah relokasi anggaran pada program-program di beberapa kementerian yang ada saat ini, atau yang kedua adalah meningkatkan utang agar program makan bergizi gratis tersebut dapat terealisasi. Pada periode 2023 yang lalu, rasio utang Indonesia turun menjadi 38,59% dari yang sebelumnya sebesar 39,7% pada periode 2022. Namun demikian jika merujuk ke periode 2020/2021 yang lalu, rasio utang Indonesia meningkat cukup signifikan menjadi 37,6% pada 2020 dan 40,74% pada 2021, dibandingkan periode 2019 yang sebesar 30,18% (Kementerian Keuangan, 2023). Pada periode 2020 saja peningkatan utang Indonesia adalah sebesar Rp. 1.296,56 triliun untuk penanganan Covid-19. Jika diasumsikan secara linear peningkatan utang terjadi akibat program makan bergizi gratis, maka rasio utang diperkirakan akan meningkat menjadi +/- 40% pada periode 2025. Hal ini tentunya akan memberikan beban keuangan negara di masa mendatang.

Dengan demikian terdapat beberapa alternatif pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama adalah relokasi anggaran yang dilakukan harus disesuaikan kepada jangka waktu keberlanjutan program yang existing dan tidak “mengganggu” anggaran yang telah dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Yang kedua adalah kolaborasi dengan skema “government to business” maupun insentif-insentif fiskal bagi pelaku usaha swasta (domestik dan asing) yang berkontribusi bagi terlaksananya program makan bergizi gratis, salah satunya melalui mekanisme penyesuaian program CSR perusahaan yang telah ada selama ini. Yang ketiga adalah mempertimbangkan opsi untuk memperlebar defisit anggaran secara optimal untuk mengakomodir potensi peningkatan belanja negara untuk membiayai program makan bergizi gratis. Yang keempat adalah mendorong sumber pembiayaan yang inovatif dan kreatif. Yang kelima adalah melalui pengembangan skema pembiayan yang bersumber dari zakat. Yang keenam adalah mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak Indonesia secara berkelanjutan, sehingga potensi ketergantungan terhadap utang dapat dikurangi.

Dari mana dan bagaimana harus dimulai?

John Rawls dalam bukunya yang berjudul “A Theory of Justice” menyebutkan bahwa keadilan pada dasarnya harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak individu (yang paling membutuhkan). Kebutuhan anggaran periode pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis yang diproyeksikan sebesar Rp. 120 triliun dapat diprioritaskan layah pada wilayah 3T khususnya yang masuk dalam kategori rawan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas, 2023). Prioritisasi pada wilayah 3T dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi ini tidak terlepas dari kondisi existing berupa produksi pangan yang jauh lebih kecil dari kebutuhan, tingginya prevalensi stunting pada bayi (sehingga makan bergizi pada ibu hamil dapat menjadi sangat relevan), kurangnya akses terhadap air bersih, dan tingginya kemiskinan (Badan Pangan Nasional, 2023).

Yang kedua adalah pelaksana dalam konteks lokal disarankan tidak melalui proses bidding yang panjang dan rumit, namun dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa/i dengan pertimbangan kedekatan langsung dengan siswa, khususnya usia TK dan SD yang merupakan sasaran utama dari program makan bergizi gratis ini. Untuk penyediaan makanan bergizi, sangat disarankan untuk melibatkan UMKM lokal dengan landasan pertimbangan yang serupa sekaligus untuk menggerakkan ekonomi di daerah melalui pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Program makan bergizi ini dapat menjadi pembentuk ekosistem bagi pelaku usaha ultramikro di daerah untuk dapat naik kelas dengan program Mekaar sebagai katalisator utamanya, dikarenakan potensi pasarnya jelas keberadaannya, setidaknya untuk lima tahun mendatang. Di sisi lain, salah satu manfaat besar dari pelibatan UMKM lokal adalah efisiensi biaya logistik di mana tantangan ini terjadi di Brazil nama Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Kolaborasi dengan UMKM lokal juga akan memudahkan penyediaan komposisi menu makanan yang sesuai dengan kearifan lokal setempat, namun tetap dalam koridor makanan yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu prioritisasi target harus dirumuskan dengan tepat oleh Prabowo-Gibran mendatang untuk memastikan besarnya anggaran yang akan digunakan tidak akan terbuang sia-sia dan benar-benar dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.