Hunian Makin Mahal, Warga Miskin Kota Makin Terdesak

Sumber: https://pixabay.com/

Di banyak kota besar di Indonesia, harga hunian terus meroket tiap tahun. Dari Jakarta hingga Bekasi, Tangerang, dan Bandung, rumah maupun apartemen menjadi barang mahal yang sulit dijangkau oleh warga berpenghasilan menengah ke bawah. Fenomena ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga menyentuh aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan harga hunian tak bisa dilepaskan dari faktor permintaan yang tinggi dan ketersediaan lahan yang terbatas. Urbanisasi besar-besaran membuat orang dari desa atau kota kecil terus pindah ke perkotaan mencari pekerjaan dan pendidikan. Permintaan hunian meningkat, sementara lahan yang bisa dibangun rumah semakin sempit. Hasilnya, harga tanah dan rumah terus naik.

Masalah ini juga diperparah oleh spekulasi properti. Banyak pengembang membeli lahan besar dan menunda pembangunan untuk menunggu harga naik, atau membangun hunian kelas menengah ke atas yang jelas jauh dari kemampuan finansial warga miskin kota. Akibatnya, hunian yang terjangkau justru semakin langka, dan warga berpenghasilan rendah terpaksa menempati daerah pinggiran yang jaraknya jauh dari pusat kota.

Situasi ini berdampak pada kualitas hidup warga miskin kota. Jarak yang jauh memaksa mereka mengeluarkan lebih banyak biaya transportasi dan waktu tempuh lebih lama. Anak-anak pun harus menempuh perjalanan panjang ke sekolah, sementara akses ke fasilitas kesehatan dan publik menjadi lebih sulit. Ironisnya, warga miskin justru menanggung biaya hidup lebih tinggi dibanding mereka yang tinggal di hunian mahal di pusat kota.

Berbagai program untuk menekan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti rumah susun sederhana, rumah DP rendah, hingga subsidi kredit pemilikan rumah. Namun dalam implementasinya, banyak program menemui kendala birokrasi, keterbatasan anggaran, atau lokasi yang kurang strategis. Akibatnya, rumah subsidi kerap tidak tepat sasaran atau lokasinya jauh dari tempat kerja dan fasilitas publik.

Permasalahan ini juga menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin nyata. Perkampungan padat dan kumuh di pinggiran kota tumbuh pesat, sementara kawasan elit terus berkembang dengan fasilitas lengkap. Ketika hunian mahal semakin menguasai kota, ruang bagi warga miskin semakin terdesak, menimbulkan tekanan sosial, polusi, hingga risiko keamanan.

Fenomena ini mengingatkan kita bahwa isu perumahan bukan hanya soal ekonomi semata, tapi juga tentang keadilan sosial. Tanpa strategi yang matang, kenaikan harga hunian akan terus memaksa warga miskin kota menjauh dari pusat aktivitas dan kesempatan, sehingga kesenjangan sosial semakin melebar.

Pada akhirnya, solusi harus datang dari kombinasi kebijakan pemerintah, pengembang, dan kesadaran masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan lahan strategis untuk hunian terjangkau, pengembang perlu mengedepankan pembangunan inklusif, dan masyarakat harus didorong untuk memahami pentingnya perencanaan kota yang berkelanjutan. Kalau tidak, fenomena hunian mahal dan warga miskin terdesak akan terus menjadi cerita tahunan yang sulit diubah.