Sekjen Kumham Anjurkan Jajarannya Gunakan PDN, Untuk Dukung Enonomi Indonesia

Kalapas Jember (tengah) bersama jajarannya ikuti pengarahan Sekjen Kumham tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri

JEMBER – Penggunaan produk dalam negeri dalam penyelenggaraan kegiatan Instansi Pemerintah menjadi atensi bagi Presiden RI, Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia tersebut juga mencantumkan waktu pengecekan realisasi atas komitmen PDN, dan larangan untuk membeli produk impor dalam pengarahan yang disampaikan pada 24 Mei lalu dalam Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan Jajarannya untuk menghadiri arahan tugas dan diskusi aksi afirmasi produk dalam negeri di Lingkungan Kemenkumham pada Rabu (27/07/2022) pagi secara daring.

Kalapas Jember Hasan Basri bersama jajaran pengelola keuangan Lapas Jember mengikuti kegiatan tersebut secara bersamaan. Menurut Hasan, arahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. “Dengan melakukan pengadaan atau pembelanjaan hanya pada produk dalam negeri, setiap Instansi Pemerintah bisa membantu perekonomian orang – orang terlibat dalam kegiatan produksi barang dalam negeri tersebut,” kata Hasan. Selain itu lanjut Hasan, dirinya juga menyebutkan beberapa point yang disampaikan oleh Sekjen Kumham, Andhap Budhi Revianto.

“Pak Andhap menginstruksikan untuk mengimplementasikan arahan Presiden dan Menkumham dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, beliau juga menyebut bahwa ukuran keberhasilan semua hal ditandai dengan komitmen yag sejalan dengan realisasi,” ucap Hasan.