Sekjen Kumham Beri Pemahaman Jajarannya Sebelum BPK Memeriksa Pengelolaan PNBP

Kalapas Jember beserta jajarannya mengikuti entry meeting Sekjen Kumham

JEMBER – Jajaran pengelola keuangan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Lapas Kelas IIA Jember mengikuti webinar yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Ruang Pertemuan Soepomo, Gedung Sekjen Kumham pada Selasa (23/08/2022) pagi. Mereka mendapatkan pemahaman mengenai pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI atas Intensifikasi dan Ekstentifikasi PNBP Tahun 2020 sampai dengan Semester I 2022 pada Kemenkumham.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto membuka webinar tersebut dengan menjelaskan pengelolaan PNBP yang telah dilaksanakan Kemekumham. “Pada tahun 2019 sebelum Covid kita mencapai angka 100 % lebih, tahun 2020 menurun menjadi 80,29 %. Di 2021 anjlok Alhamdulillah 2022 pada semester I kita sudah mencapai 64.11 %,” jelas Andap.

Andap juga menyebutkan sumber PNBP dari masing – masing Divisi di Kemenkumham. “Teman – teman Imigrasi memperoleh PNBP dari layanan passport, visa, dan layanan keimigrasian lainnya. Dari KI (Kekayaan Intelektual) diperoleh dari pengurusan hak paten, merek, cipta, dan desain industri. Dari temen temen Pemasyarakatan PNBP diperoleh dari pendidikan dan pembinaan warga binaan,” sebutnya.

Selain Sekjen Kemenkumham, Auditor Utama Keuangan Negara I yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BPK Dr. Akhsanul Khaq juga menjadi narasumber dalam webinar tersebut. Ia menjelaskan mengenai teknis pemeriksaan pengelolaan PNBP di Satuan Kerja wilayah Kemenkumham. Meliputi susunan tim pemeriksa, sasanan pemeriksaan, alasan pemeriksaan, dan jangka waktu serta lokasi pemeriksaan.

Sementara itu, Kalapas Jember Hasan Basri mengungkapkan bahwa Instansi yang dipimpinnya memiliki sumber PNBP dari proses pembinaan warga binaan. “PNBP di Lapas Jember dihasilkan dari hasil penjualan produk buatan warga binaan,” kata Hasan. Ia juga mengaku akan siap dalam menghadapi pemeriksaan.