Blusukan

Istilah blusukan menjadi bahasa politik yang populer saat ini. Para politis berlomba-lomba melakukan blusukan keliling ke pelosok-pelosok kampung yang jarang dilirik pejabat. Fenomen ini sebenarnya baik karena menandakan mulai bergesernya posisi masyarakat ke arah pusat dalam konstelasi kekuasaan.

Hari ini, orang-orang kampung dan pelosok sering ditemui oleh para pejabat dan politisi. Namun Sudirman Said memiliki caranya sendiri dalam melakukan blusukan ke berbagai kawasan guna menyerap aspirasi masyarakat. Sudirman Said bahkan melakukan blusukan ke tempat yang dianggap sebagai sarang para kriminal, yakni penjara. Blusukan ke penjara dilakukan Sudirman Said ketika mengunjungi lapas kelas II B Brebes.

Penjara biasanya diabaikan oleh pemerintah sebab tempat ini dianggap sebagai kurungan bagi orang-orang yang tidak layak bebas. Bahkan, ada pula yang menganggap penjara sebagai tempat kotor yang tidak layak dikunjungi oleh orang-orang baik.

Berbeda dengan anggapan umum tersebut, Sudirman Said blusukan ke penjara, berdialog dengan para napi dan sipir. Sudirman Said malah tertarik untuk mengetahui bagaimana dinamika dan persoalan di dalam penjara. Pasalnya, semua orang mafhum bahwa penjara adalah tempat tertutup yang jarang diekspos kecuali ketika ada kerusuhan atau persoalan lain.

Sudirman Said terlihat sangat lepas dalam pergaulannya dengan para napi. Bahkan tidak ada kesan risih yang diperlihatkan Sudirman Said. Ia memperlakukan mereka layaknya orang pada umumnya.

Sudirman Said menyadari bahwa meski para napi ini adalah orang-orang terhukum karena tindak kriminal mereka, tapi bagi Sudirman Said, mereka layak mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Kenapa penjara tidak berhasil selama ini menjadi rumah binaan bagi napi karena pemerintah tidak banyak mau memberikan perhatian. Sementara masyarakat umum menganggapnya sebagai tempat terkutuk.

Karena itu, pesan Sudirman Said jelas, narapidana juga harus diperlakukan sebagai warga negara, terlepas dari tindak kriminalitas yang mereka lakukan. Mereka juga warga negara yang menjadi tanggungjawab pemerintah.