Reformasi Manajemen Perpustakaan Daerah: Pilar Penguatan Literasi Nasional

Sumber: iStock. (2018). Buku di atas meja di perpustakaan. Diakses dari https://www.istockphoto.com/id/foto/buku-gm949118068-259102273?utm_source=pexels&utm_medium=affiliate&utm_campaign=sponsored_photo&utm_content=srp_inline_media&utm_term=library

Perpustakaan daerah memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan literasi nasional sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan percepatan teknologi informasi, perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi dituntut menjadi pusat kegiatan literasi yang dinamis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, reformasi manajemen perpustakaan daerah menjadi suatu keharusan untuk menjawab tantangan zaman.

Salah satu strategi utama dalam reformasi ini adalah transformasi fungsi perpustakaan menjadi ruang pembelajaran yang memberdayakan masyarakat. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) telah mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) untuk mewujudkan hal tersebut. Program ini bertujuan agar perpustakaan mampu menjadi pusat peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses informasi, pelatihan keterampilan, dan penguatan budaya literasi. Kepala Perpusnas, Drs. Muhammad Syarif Bando, menyampaikan bahwa perpustakaan harus menjadi tempat yang ramah, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan warga, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi.

Implementasi program ini telah membawa perubahan signifikan di berbagai daerah. Misalnya, Perpustakaan Daerah Kabupaten Agam di Sumatera Barat berhasil mengubah peranannya menjadi ruang literasi yang inklusif. Selain menyediakan bahan bacaan, perpustakaan ini juga menjadi tempat pelatihan keterampilan seperti pembuatan sabun, menjahit, serta seminar edukatif lainnya yang menyasar ibu rumah tangga dan remaja. Inisiatif ini mendapat apresiasi luas karena mampu menjadikan perpustakaan sebagai bagian dari solusi sosial di masyarakat.

Reformasi manajemen juga mencakup penguatan tata kelola, sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur dan layanan digital. Kabupaten Subang, Jawa Barat, menjadi contoh daerah yang telah mengintegrasikan teknologi dalam layanan perpustakaannya. Gedung layanan perpustakaan baru yang diresmikan pada tahun 2024 mengusung konsep digitalisasi layanan dan inklusi sosial, dengan mencatat 37.000 kunjungan dalam setahun. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap perpustakaan yang berkembang menjadi ruang publik yang hidup dan produktif.

Reformasi ini mengharuskan adanya perubahan paradigma manajemen perpustakaan. Tidak cukup hanya mengelola koleksi dan layanan teknis, pengelola perpustakaan harus memiliki kapasitas dalam menyusun program pemberdayaan, menjalin kemitraan, serta mampu merancang strategi pemasaran literasi yang relevan dengan generasi muda. Untuk itu, pelatihan pustakawan dalam bidang manajemen inovatif dan komunikasi publik menjadi kebutuhan yang mendesak. Literasi bukan lagi sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan keterampilan berpikir kritis, menggunakan informasi, dan mengambil keputusan berbasis data.

Selain itu, penguatan kerja sama antarperpustakaan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, perlu diperkuat. Dengan membentuk jaringan literasi, perpustakaan daerah dapat saling berbagi sumber daya, program, hingga teknologi. Inisiatif seperti mobile library (perpustakaan keliling), digital lending, hingga pojok baca di ruang-ruang publik seperti terminal, pasar, dan rumah ibadah juga perlu terus digalakkan agar akses literasi semakin merata.

Namun demikian, upaya reformasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya minat baca masyarakat, keterbatasan koleksi bacaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dan kurangnya dukungan anggaran menjadi hambatan yang perlu diatasi. Selain itu, literasi digital juga perlu menjadi perhatian, mengingat perpustakaan kini bersaing dengan berbagai sumber informasi online yang belum tentu jelas kebenarannya. Oleh sebab itu, pelatihan literasi informasi dan penguatan kompetensi pustakawan menjadi agenda penting dalam reformasi manajemen.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan reformasi ini. Pemerintah daerah harus menjadikan literasi sebagai program prioritas pembangunan, sementara Perpusnas perlu terus mendampingi dan memperkuat kapabilitas perpustakaan daerah melalui pelatihan dan pembinaan. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan, baik sebagai pengguna, relawan, maupun mitra kegiatan literasi.

Reformasi manajemen perpustakaan daerah tidak hanya akan memperkuat budaya literasi, tetapi juga membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Perpustakaan yang terbuka, inklusif, dan berbasis teknologi adalah fondasi penting dalam mendukung Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan pengelolaan yang profesional, visi yang jelas, dan dukungan multisektor, perpustakaan dapat menjadi motor penggerak transformasi sosial di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan segala dinamika dan tantangan yang dihadapi, reformasi manajemen perpustakaan daerah merupakan langkah strategis dalam membangun peradaban literasi yang berkelanjutan di Indonesia. Perpustakaan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis inklusi sosial akan mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat serta menjawab kebutuhan zaman. Transformasi perpustakaan menjadi ruang belajar sepanjang hayat, tempat pemberdayaan komunitas, dan wadah pengembangan literasi digital adalah kunci agar perpustakaan tetap relevan di tengah derasnya arus informasi.

Namun, reformasi ini tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan struktural. Diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen Masyarakat mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, hingga warga pengguna layanan. Kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan harus dibangun untuk menciptakan ekosistem literasi yang kokoh dan berdampak jangka panjang.

Dengan dukungan politik anggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi, perpustakaan daerah dapat menjadi garda depan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Literasi yang kuat adalah fondasi bagi masyarakat yang kritis, produktif, dan mampu bersaing secara global. Sudah saatnya perpustakaan daerah bangkit sebagai agen perubahan sosial dan pendidikan yang sesungguhnya.