Buruh Jakarta Tuntut UMP Naik

Simalakama UMP: Mengapa Kenaikannya Selalu Dilematis?

Lambang Wiji Imantoro
Researcher dan Tax Policy Analyst. Dapat disapa di (ig: imantoro11).
5 Desember 2023 14:01 WIB
·
waktu baca 6 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 resmi naik pada penghujung tahun ini. 35 Provinsi telah menyetorkan besaran angka UMP kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp221.000.
Meskipun terjadi kenaikan, namun masih menyisakan ragam persoalan. Pasca UMP 2024 diumumkan, gelombang protes di berbagai daerah belum mereda. Suara buruh bulat menuntut kenaikan UMP sebesar 15% dan menolak penggunaan rumus baru perhitungan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. Para buruh menilai rumus perhitungan pengupahan dalam PP 51/2023 tidak berpihak pada kesejahteraan buruh.
Besaran kenaikan upah yang tidak pernah sejalan dengan kehendak buruh, serta kebuntuan para policy maker dalam menentukan besaran UMP yang satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan buruh, namun di sisi lain dapat menjaga kelangsungan usaha, menjadi persoalan repetitif yang tidak jarang memantik gelombang demonstrasi dari para buruh.
Lanjut membaca konten eksklusif ini dengan berlangganan
Keuntungan berlangganan kumparanPLUS
check
Ribuan konten eksklusif dari kreator terbaik
check
Bebas iklan mengganggu
check
Berlangganan ke newsletters kumparanPLUS
check
Gratis akses ke event spesial kumparan
check
Bebas akses di web dan aplikasi
Kendala berlangganan hubungi [email protected] atau whatsapp +6281295655814
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten