17 Titik Banjir di Bandar Lampung, Walhi Soroti RTH dan Drainase Buruk

Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung pada 17 Januari 2025 menyebabkan banjir besar yang melanda 17 titik di 9 kecamatan.

Peristiwa ini menciptakan dampak luas bagi warga, termasuk rumah yang terendam hingga atap, kendaraan yang hanyut, serta tumbangnya Jembatan Merah di Kali Akar.

Menurut hasil pantauan Walhi Lampung, banjir merata di sejumlah kecamatan seperti Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Enggal, Sukarame, Kedamaian, Tanjung Seneng, Rajabasa, Teluk Betung Utara, dan Panjang.

Beberapa daerah melaporkan kenaikan air mencapai setengah tembok hingga atap rumah warga yang menyebabkan kerugian material dan non-material bagi korban.

Banjir di Way Lunik Bandar Lampung | Foto : Ist

Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, menyampaikan rasa prihatin atas bencana ini.

“Kami turut berduka atas peristiwa banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di kota ini memerlukan perhatian serius,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan bahwa beberapa faktor struktural memicu terjadinya banjir, seperti rendahnya ruang terbuka hijau, minimnya daerah resapan air, buruknya sistem drainase, serta tata kelola sampah dan sungai yang tidak memadai.

“Banjir ini merupakan hasil dari pengabaian pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Tata kelola kota harus segera dibenahi untuk mencegah bencana serupa di masa depan,” tambahnya.

Walhi Lampung juga menemukan bahwa sebagian besar wilayah yang terdampak berada di kawasan padat penduduk dengan infrastruktur yang kurang mendukung penanganan aliran air hujan.

“Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengambil langkah cepat dan terukur. Tidak cukup hanya memberikan bantuan saat banjir terjadi, tetapi harus ada solusi struktural yang diterapkan secara menyeluruh,” kata Irfan.

Banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan kota perlu dievaluasi.

Walhi Lampung mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, meningkatkan ruang terbuka hijau, serta memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terpenuhi.

“Lingkungan hidup yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia. Kami berharap pemerintah mulai memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dalam setiap rencana pembangunan,” pungkasnya. (Cha/Put)