4 OPD Didorong Jadi Motor Penggerak Program Prioritas Lampung 5 Tahun ke Depan

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Lampung 2025–2029| Foto : Dok. Adpim

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan program strategis lima tahun mendatang.

Penetapan ini disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Pelaksanan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Lampung 2025–2029 yang digelar pada Kamis (24/4).

“Empat OPD ini akan menjadi garda depan dalam menyukseskan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Mereka kita tugaskan langsung untuk menjalankan peran strategis sesuai dengan bidangnya masing-masing,” ujar Gubernur Mirza.

Keempat OPD tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan dan Pertanian, serta Dinas Tenaga Kerja.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan arahan khusus kepada masing-masing OPD. Kepada Dinas Lingkungan Hidup, ia meminta agar fokus menjaga keseimbangan alam di tengah percepatan pembangunan.

“Dinas Lingkungan Hidup harus menjadi penjaga utama harmoni antara pembangunan dan pelestarian. Kita tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi sesaat,” tegasnya.

Sementara itu, BPBD didorong untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

“Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana. Maka BPBD harus membangun sistem mitigasi yang tangguh dan melibatkan warga sebagai bagian dari solusi,” kata Gubernur Mirza.

Untuk Dinas Kehutanan dan Pertanian, Gubernur meminta agar pengelolaan lahan dilakukan secara optimal namun tetap menjaga kelestarian.

“Kita butuh pertanian yang produktif dan hutan yang tetap lestari. Keduanya harus berjalan seimbang, tidak boleh saling mengorbankan,” ujarnya.

Sedangkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Gubernur memberikan mandat untuk memperkuat kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) menghadapi transformasi ekonomi.

“Kita harus pastikan tenaga kerja Lampung bisa bersaing. Dinas Tenaga Kerja wajib menyiapkan pelatihan, sertifikasi, dan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan zaman,” jelasnya.

Gubernur Mirza juga menekankan, seluruh program kerja OPD harus selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak ingin hanya membuat program tanpa dampak. Pembangunan harus fokus dan konsisten, sesuai dengan visi besar kita: menjadikan Lampung sebagai pondasi Indonesia Emas,” ujarnya.

Tiga pilar utama yang menjadi dasar penyusunan Renstra 2025–2029 menurut Gubernur adalah pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

“RPJMD ke depan harus mencerminkan arah kepemimpinan kami. Kami ingin setiap program benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Lampung, minimal untuk lima tahun ke depan," pungkasnya. (Cha/Put)