Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Bawa 3 Tuntutan, Begini Respons Pemprov Lampung

Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar saat berdiskusi dengan massa aksi. | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Lampung, ratusan mahasiswa ajukan 3 poin tuntutan, Senin (17/2).

Adapun tiga poin tuntutan itu yakni menuntut pemerintah pusat untuk mengkaji ulang terkait INPRES Nomor 1 Tahun 2025 dan menjadikan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama.

Kemudian, menuntut Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi kinerja aparat dalam penanganan kasus HAM di Provinsi Lampung.

Lalu, menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian masalah sampah, banjir dan infrastruktur di Kota Bandar Lampung.

Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar saat berdiskusi dengan massa aksi. | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh

Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar mengatakan, para anggota dewan saat ini sedang melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta, sehingga tidak bisa menemui massa aksi.

Syukron menyikapi 3 point tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Pertama, terkait INPRES No 1 tahun 2024, mahasiswa berharap efisiensi anggaran tidak berimbas kepada sektor pendidikan dan sekor kesehatan.

"Kami sikapi kami sepakat kami sudah berkomitmen bahkan sebelum mahasiswa demo saya pribadi sudah mengeluarkan statment, terkait jangan sampai kebijakan efisiensi berpengaruh dalam pendidikan, termasuk beasiswa KIP kuliah dan lain sebagainya," katanya.

Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar saat berdiskusi dengan massa aksi. | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh

Lanjut Syukron, tuntutan ke dua terkait HAM, seperti pengusuran rumah di Sabah Balau, mahasiswa berharap ke depan ada pendekatan humanis dari pemerintah dan stakeholder terkait.

"Kami sudah komitmen bahkan termasuk Sabah Balau itu ada 43 yang terdampak dari penertiban, 7 sudah mendapatkan kompensasi, 6 belum menerima kompensasi dalam artian belum sepakat, ini perlu pendekatan secara humanis nanti pemerintah dengan 36 kepala keluarga terdampak tersebut. Mahasiswa juga berharap jangan terulang hal hal yang tidak humanis seperti pemukulan, atau membuat ibu anak orang tua, kemudian pingsan dan sebagainya. Kita sudah berkomitmen dan berkomunikasi dengan seluruh mitra pemerintahan dan hukum," ucapnya.

Kemudian, poin ketiga, terkait permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung. Menurut Syukron, hal tersebut seharusnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

"Tadi sudah kami sampaikan kalo salah alamat kalo kesini, kalo kota Bandar Lampung yang di datangi Pemkot atau DPRD Kota Bandar Lampung, tapi bukan berarti kami berlepas diri, kami akan juga menyikapi karena kami ada anggota DPRD dari Dapil kota Bandar Lampung setidaknya karena kami komunikasikan dan mereka juga akan coba menyampaikan kepada temen-temen di kota Bandar Lampung, termasuk kami juga, karena DPRD ada fraksi yang berkomunikasi dengan fraksi di kota agar aspirasi temen-temen dari mahasiswa ini bisa di kawal. Itu secara umum yang kami diskusikan dengan mahasiswa," pungkasnya. (Yul/Put)