Banjir di Bandar Lampung, Pengamat Soroti Alih Fungsi Lahan dan Krisis Drainase

Peneliti Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) Erina Noviani, banjir di Kota Bandar Lampung. | Foto : Ist, Eka Febriani/Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pengamat dari Peneliti Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) menyoroti alih fungsi lahan dan krisis drainase yang menyebabkan banjir pada 21-22 Februari 2025 di Kota Bandar Lampung. Hujan deras yang mengguyur kota sejak malam menyebabkan ribuan rumah terendam dan berdampak luas bagi masyarakat. Berdasarkan data sementara BPBD Kota Bandar Lampung, sebanyak 9.022 rumah terdampak dengan total 9.588 kepala keluarga (KK) atau sekitar 30.850 jiwa dan menelan tiga korban jiwa dampak dari banjir kali ini. Banjir ini merupakan kejadian kedua dalam dua bulan terakhir, setelah sebelumnya pada 17-18 Januari 2025, banjir besar juga melanda kota dan menyebabkan lebih dari 14.000 rumah terdampak serta 11.000 warga menjadi korban, bahkan menelan dua korban jiwa. Menanggapi hal tersebut, Pengamat dari Peneliti Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD), Erina Noviani menegaskan, banjir yang semakin sering terjadi bukan hanya dipicu oleh curah hujan tinggi akibat perubahan iklim, tetapi juga masalah tata kelola lingkungan yang belum optimal, terutama terkait alih fungsi lahan, sistem drainase, dan degradasi sungai. Erina menjelaskan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko banjir. Banyak daerah resapan air yang berubah menjadi kawasan terbangun, seperti perumahan dan pusat bisnis, sehingga air hujan yang seharusnya terserap ke dalam tanah justru langsung mengalir ke sungai dan drainase dalam jumlah besar. “Permasalahan ini menyebabkan sistem drainase kota tidak mampu menampung volume air hujan yang meningkat drastis. Bahkan, saat ini banyak area yang seharusnya menjadi jalur aliran air justru tertutup oleh bangunan, sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik dan malah menggenangi permukiman,” jelas Erina. Selain alih fungsi lahan, sistem drainase kota yang tidak memadai juga menjadi faktor utama banjir. Menurut Erina, banyak saluran air yang mengalami sedimentasi dan penyumbatan akibat sampah, sehingga saat hujan deras turun, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan menyebabkan genangan yang meluas. “Pemerintah perlu segera melakukan revitalisasi drainase, memastikan saluran air diperiksa dan dibersihkan secara berkala. Selain itu, perlu juga diterapkan solusi berbasis alam, seperti pembangunan taman resapan air, kolam retensi, dan sumur resapan di berbagai titik strategis agar air hujan bisa tertampung terlebih dahulu sebelum masuk ke saluran utama,” tambahnya. Degradasi sungai juga menjadi faktor yang memperparah banjir di Bandar Lampung. Vegetasi di sepanjang sungai semakin berkurang menyebabkan sedimentasi tinggi dan penyempitan aliran air. Tak hanya itu, kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai turut mempercepat degradasi ini. “Badan sungai semakin tergerus akibat pembangunan rumah-rumah warga di bantaran sungai, yang mempersempit kapasitas aliran air. Akibatnya, ketika hujan deras turun, sungai tidak lagi mampu menampung air dengan baik dan justru meluap ke permukiman,” tegas Erina. Mengatasi hal ini, ia menekankan, pentingnya pengendalian pembangunan di garis sungai, restorasi ekosistem sungai, dan penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan di kawasan tersebut. Erina menegaskan, penanganan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama dalam mengurangi sampah di sungai dan drainase serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga daerah resapan air. “Jika kebijakan tata kelola lingkungan ini diterapkan dengan baik dan masyarakat ikut berpartisipasi, maka risiko banjir di Bandar Lampung dapat ditekan. Ini bukan hanya soal menghadapi cuaca ekstrem, tetapi juga bagaimana kita mengelola lingkungan secara berkelanjutan,” ungkapnya. Terakhir, Erina menekankan, banjir awal tahun 2025 menjadi peringatan bagi semua pihak. "Masalah ini harus ditangani secara menyeluruh, bukan hanya dengan tindakan jangka pendek, tetapi juga dengan strategi jangka panjang agar Bandar Lampung bisa menjadi kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan," pungkasnya. (Cha)