Konten Media Partner

Banner Bertuliskan Pejabat Lampung Langgar Prokes Terpasang di Jalanan Jakarta

14 Juli 2021 19:43 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Banner oknum pejabat di Lampung yang langgar prokes terpasang dibeberapa titik di Jakarta, Selasa (13/7/2021) | Foto: Iqbal Frayudha
zoom-in-whitePerbesar
Banner oknum pejabat di Lampung yang langgar prokes terpasang dibeberapa titik di Jakarta, Selasa (13/7/2021) | Foto: Iqbal Frayudha
ADVERTISEMENT
Lampung Geh, Jakarta - Viral banner bertuliskan oknum pejabat di Lampung Tengah yang langgar protokol kesehatan (prokes) terpasang di beberapa titik di Ibu Kota, Jakarta.
ADVERTISEMENT
"Di Tengah Angka Kasus COVID yang Meningkat Tajam, Kepala Daerah di Lampung Tengah Asyik Joget Dangdutan Berkerumun Tanpa Masker," tulisan pada banner tersebut.
Diketahui banner tersebut terpasang di tiga titik yaitu di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta di Mabes Polri.
"Kemarin saya nggak sengaja lewat Jalan Medan Merdeka Utara, terus kebetulan lagi banyak ojek online itu berhenti. Karena saya penasaran, saya juga berhenti ternyata mereka lagi liatin banner itu," kata Iqbal Frayudha warga Lampung saat dihubungi Lampung Geh.
"Kalo di depan Kemendagri ada 1, tapi setelah saya tanya sama penjaganya di situ katanya ada di beberapa titik lainnya seperti Mabes Polri dan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Banner tersebut juga sempat menjadi pusat perhatian warga yang melintas, karena letaknya yang tepat di dekat lampu lalu lintas.
"Saya sempat nanya sama penjaganya di Kemendagri, katanya sempat ada orang yang meminta izin mengatasnamakan 'Aliansi Masyarakat Lampung Tengah'," jelasnya.
"Kebetulan saya asli orang Lampung, mangkanya saya langsung ambil videonya. Saya sempat tau kasusnya ini, ngeliat di beberapa media online salah satunya di Lambe Turah," tambahnya.
Iqbal berharap kepada pihak berwajib untuk bertindak tegas dalam menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan pejabat publik tersebut.
"Harapan saya supaya segera bertindak tegas terkait penanganan kasus ini. Karna yang kita tau kan masyarakat kecil sekarang gak boleh dagang sedangkan oknum pejabat sepertinya penanganannya kurang tegas," pungkasnya. (*)
ADVERTISEMENT