Bawaslu Pesawaran Perketat Pengawasan Jelang Masa Tenang Pilkada 2024

Anggota Bawaslu Pesawaran, Mutholib | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Pesawaran – Menjelang masa tenang Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran memperkuat pengawasan dan menindaklanjuti laporan pelanggaran selama masa kampanye.

Hingga saat ini, Bawaslu telah menangani tujuh kasus, terdiri dari satu temuan dan enam laporan.

Anggota Bawaslu Pesawaran, Mutholib, menjelaskan bahwa dari enam laporan, empat telah diregistrasi untuk ditindaklanjuti, sementara dua lainnya tidak memenuhi unsur pelanggaran.

“Salah satu laporan yang diregistrasi adalah dugaan pelanggaran netralitas oleh seorang camat yang membawa alat peraga kampanye (APK) salah satu pasangan calon. Kasus ini telah diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan melalui tahap penyidikan. Namun, hasil penyidikan menyatakan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran,” ungkapnya.

Selain itu, laporan lain mencakup dugaan penggunaan ijazah palsu dan pelanggaran kampanye di tempat ibadah.

“Kasus ijazah palsu juga telah dibahas di Gakkumdu, tetapi dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan kajian hukum,” tambahnya.

Ia mengatakan bahwa Bawaslu Pesawaran telah menyiapkan berbagai langkah pengawasan untuk masa tenang yang dimulai pada 24 November 2024.

“Salah satunya adalah patroli pengawasan, yang mencakup penertiban APK, pengawasan kegiatan kampanye terselubung, dan pencegahan praktik politik uang,” kata Mutholib.

Selain itu, Bawaslu juga akan mengadakan apel siaga pada 24 November untuk memperkuat kesiapan seluruh jajaran pengawas.

“Apel siaga ini penting untuk memastikan kesiapan seluruh pengawas dalam menjalankan tugas selama masa tenang hingga hari pemungutan suara,” ujarnya.

Mutholib, juga mengatakan bawaslu Pesawaran sendang menggiatkan bimbingan teknis (Bimtek) bagi Pengawas Kecamatan (PKD) dan Pengawas TPS (PTPS).

“Kami ingin memastikan bahwa para pengawas memiliki kapasitas memadai untuk menghadapi tantangan selama masa tenang, sehingga pelanggaran bisa diminimalisir,” pungkasnya. (Cha/Put)