Calon Wawalkot Metro Divonis, Bawaslu Serahkan Keputusan Pencalonan ke KPU

Anggota Bawaslu Lampung, Gistiawan | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Metro – Pengadilan Negeri (PN) Metro memvonis calon Wakil Wali Kota Metro nomor urut 2, Qomaru Zaman, bersalah atas penyalahgunaan wewenang dalam program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan kampanye.

Dalam sidang yang digelar Selasa (5/11), Qomaru dijatuhi hukuman denda Rp6 juta, dengan ketentuan subsider satu bulan kurungan penjara jika denda tidak dibayarkan.

Kuasa hukum Qomaru, Hadri Abunawar, menyampaikan bahwa pihaknya menerima putusan tersebut dan tidak berencana untuk mengajukan banding.

"Dengan segala pertimbangan, kami memutuskan untuk menerima putusan ini dan tidak mengajukan banding," ungkapnya, pada Jumat (8/11).

Menanggapi kasus ini, anggota Bawaslu Lampung, Gistiawan, menjelaskan bahwa proses hukum sudah berjalan sesuai prosedur dan kini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Oleh karena itu, Bawaslu tidak memiliki kewenangan lebih lanjut dalam memberikan rekomendasi terkait status pencalonan Qomaru.

"Karena prosesnya sudah inkrah, Bawaslu tidak dapat lagi memberikan rekomendasi atau tindakan tambahan terkait kasus ini," kata Gistiawan.

Lebih lanjut, Gistiawan menambahkan bahwa kelanjutan status pencalonan Qomaru kini berada di tangan KPU, yang akan mengkaji dampak putusan tersebut berdasarkan regulasi dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan.

"Status pidana yang disandang seorang calon memang dapat berpengaruh pada kelayakannya, terutama jika terjadi sebelum penetapan sebagai calon," jelasnya.

Namun, dalam kasus ini, Qomaru sudah resmi sebagai calon saat vonis dijatuhkan, sehingga KPU akan menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan PKPU nomor 8 tentang pencalonan pasal 14 dan 26. (Cha/Put)