Debat Publik: 2 Paslon Bandar Lampung Soroti Strategi Pemberantasan Korupsi

Debat final pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, paslon 01 Reihana - Ariyodhia dan paslon 02 Eva Dwiana - Deddy Amrullah | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung menegaskan komitmen mereka dalam upaya pemberantasan korupsi dalam debat publik final yang digelar Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, pada Jumat (15/11)

Pada debat bertema “Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kota Bandar Lampung dalam Memperkokoh NKRI,” kedua pasangan menyampaikan program unggulannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional di Kota Bandar Lampung.

Pasangan calon nomor urut 1, Reihana-Aryodhia, menyampaikan program inovatif berupa pendidikan antikorupsi sejak dini, menargetkan pelajar SMP dan SMA agar generasi muda memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Program pemberantasan korupsi dimulai dari anak-anak SMP dan SMA tentang bagaimana melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Reihana.

Pasangan ini juga akan memperkuat pendidikan antikorupsi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kerja sama dengan Korsupgah KPK RI, yang akan memberikan tausiah antikorupsi khusus pada kegiatan keagamaan bagi ASN, dijadwalkan tiga kali dalam setahun.

Calon Wakil Reihana, Aryodhia menambahkan bahwa pengawasan dari pemerintah pusat merupakan elemen penting dalam pembangunan yang akuntabel dan bebas dari penyelewengan dana.

“Kita perlu mendapatkan pengawasan agar dana yang dikeluarkan betul-betul benar dan tepat, sehingga pembangunan juga benar-benar bisa maksimal,” jelasnya.

Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 2, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, menyoroti pendekatan mereka yang melibatkan sosialisasi bahaya korupsi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Eva berjanji meningkatkan kesejahteraan ASN dan memberikan pelatihan administrasi agar mereka bekerja lebih profesional dan meminimalisir risiko korupsi dalam tata kelola administrasi.

Sementara itu, Deddy Amarullah mempertegas komitmen mereka dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem merit yang menempatkan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

“Penempatan pegawai betul-betul bersifat profesional, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan baik dan akuntabel,” pungkasnya. (Cha/Put)