Debat Publik Kedua: Persaingan Ide dan Visi Cagub dan Cawagub Lampung

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 01 Arinal Djunaidi dan Sutono (Ardjuno) dan 02 Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela dalam debat publik kedua | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Debat publik kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berlangsung meriah di Hotel Novotel, Bandar Lampung, pada Sabtu (2/11) malam.

Debat ini dihadiri oleh panelis-panelis terkemuka dan dipandu oleh dua moderator, Iqbal Himawan dan Naila Husna, dengan tema yang mencakup aspek hukum, pemerintahan, sosial, dan budaya.

Panelis debat terdiri dari sejumlah akademisi terkemuka, termasuk Guru Besar Administrasi Negara Universitas Lampung, Yuliato; Guru Besar UIN Raden Intan Lampung, Iriana Fane; Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Lampung, Rudy; Asnaini dari Institut Teknologi Sumatera (Itera); dan Zulfi Diane Zaini dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Mereka adalah yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting yang dijawab oleh pasangan calon.

Pada sesi pertama debat dibuka dengan penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon nomor urut 01, Arinal Djunaidi dan Sutono.

Arinal menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, Lampung menghadapi berbagai tantangan, tetapi di bawah kepemimpinannya, harapan masyarakat terus terjaga dan terwujud dalam berbagai pencapaian signifikan.

“Selama periode 2019-2024, kami telah menerima 159 penghargaan yang mencerminkan upaya kami dalam memajukan Provinsi Lampung di berbagai bidang,” ujar Arinal.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sekadar prestasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk terus berinovasi dan memberikan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

Arinal juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memperkuat keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami telah memperkuat sistem bantuan hukum, terutama bagi masyarakat kurang mampu, sehingga setiap individu dapat mengakses keadilan tanpa diskriminasi,” ungkapnya.

Ia menyoroti program pendampingan hukum untuk menyelesaikan konflik agraria, yang berkontribusi pada stabilitas sosial.

Lebih lanjut, Arinal menegaskan bahwa pemerintahan yang responsif dan transparan adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

“Kami telah membangun tata kelola birokrasi yang profesional dan bersih dari korupsi, serta mengimplementasikan rekrutmen berbasis kompetensi di seluruh lini pemerintahan,” jelasnya.

Dalam konteks sosial, Arinal mencatat dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Lampung, tetapi berkat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, berbagai program bantuan sosial berhasil disalurkan.

“Kami percaya bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Lampung, dan kami berkomitmen untuk memperkuat pemberdayaan UMKM dengan memperluas akses pembiayaan dan pelatihan,” tambahnya.

Arinal juga berjanji untuk melestarikan warisan budaya Lampung dan mengembangkan pariwisata berbasis budaya.

“Budaya adalah identitas kita, dan menjaga identitas ini adalah komitmen kami. Berbagai upaya pelestarian dan promosi budaya telah dilakukan, termasuk melalui festival budaya yang menarik wisatawan,” pungkasnya.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 02, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, menyampaikan visi dan misi mereka.

Mirza dan Jihan menekankan pentingnya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan menumbuhkan rasa percaya di kalangan masyarakat.

"Pemerintah harus menjadi teladan. Presiden Prabowo berkata, pemerintah tidak boleh membuat birokrasi ribet, harus memberi pelayanan terbaik bagi rakyat kita," ujar Mirza

Mereka berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang melayani, di mana ASN (Aparatur Sipil Negara) diharapkan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

Ia menyatakan bahwa keadilan sosial adalah hak seluruh masyarakat dan mereka akan mewujudkan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok terlantar.

Mirza juga menekankan pentingnya budaya sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Lampung yang beragam. Mereka berjanji untuk memperkuat dan memajukan nilai-nilai budaya di provinsi Lampung.

“Pemerintah harus menciptakan kepastian hukum dan kehidupan sosial yang berbudaya, yang merupakan kunci keharmonisan. Keharmonisan yang menjadi pondasi kita untuk mewujudkan Lampung yang maju,” pungkasnya. (Cha/Put)