Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.94.1
Konten Media Partner
Defisit Anggaran Pemprov Lampung Naik 157 Persen, DPRD Akan Panggil Pj Gubernur
16 Januari 2025 20:36 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Lampung Geh, Bandar Lampung – Defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melonjak drastis hingga mencapai Rp1,4 triliun pada 2023, meningkat 157 persen dibandingkan defisit tahun sebelumnya yang sebesar Rp548,7 miliar.
ADVERTISEMENT
Hal ini terungkap dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung.
Sekretaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menyatakan bahwa peningkatan defisit ini disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target serta utang yang terus membengkak.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 hanya terealisasi sebesar Rp3,7 triliun, atau sekitar 78,32 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,8 triliun. Hal ini menjadi penyebab utama meningkatnya defisit anggaran. Akibatnya, terjadi gagal bayar hingga Rp580 miliar pada tahun 2024,” ujar Munir.
Menurut Munir, utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga juga mengalami peningkatan signifikan selama tiga tahun terakhir, yaitu:
- Rp76,6 miliar pada 2021,
ADVERTISEMENT
- Rp93,7 miliar pada 2022
- Rp362 miliar pada 2023, atau naik 286 persen.
Laporan BPK juga mencatat adanya ratusan proyek pembangunan yang terdampak akibat gagal bayar. Pada 2023, gagal bayar tercatat sebesar Rp252 miliar, yang terdiri dari:
- 209 proyek di Dinas BMBK dengan nilai Rp136,7 miliar,
- 727 proyek di Dinas PKPCK dengan nilai Rp115,6 miliar.
“Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi memperburuk keuangan daerah di masa mendatang,” tambah Munir.
DPRD Lampung menyatakan akan memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, untuk memberikan penjelasan dan menyusun langkah konkret penyelesaian.
“Kami akan meminta Pj Gubernur untuk menyelesaikan utang yang ada tanpa mengorbankan anggaran yang sedang berjalan. Kami juga mendorong Pemprov Lampung untuk memperbaiki perencanaan anggaran agar situasi seperti ini tidak terulang,” pungkasnya. (Cha/Put)
ADVERTISEMENT