Dianggap Lebih Amanah, Massa Aksi di Lampung Sampaikan Tuntutan Lewat Kantor Pos

Kantor pos di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Pahoman, Enggal, Bandar Lampung. | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Tidak percaya dengan pemerintah, ratusan petani dan mahasiswa melakukan aksi di Kantor Pos, Bandar Lampung, Rabu (27/9).

Hal itu disampaikan oleh Rio, Perwakilan Dewan Rakyat Lampung saat diwawancarai awak media.

Ia mengatakan pihaknya lebih memilih menyampaikan pesan melalui kantor pos dikarenakan kantor pos lebih amanah dalam menyampaikan pesan masyarakat.

"Aksi ini mengarah ke depan kantor pos untuk menyerahkan surat yang kami kirim kepada alam semesta. Kenapa kami lakukan ini, karena kita tidak percaya kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang mestinya bisa dititipi aspirasi masyarakat,"katanya.

Ratusan petani dan mahasiswa unjuk rasa di depan Kantor Pos, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Pahoman, Enggal, Bandar Lampung, Rabu (27/9). | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh

Selain menyampaikan pesan, lanjut Rio, pihaknya juga mengajukan beberapa tuntutan, seperti terkait pelaksanaan UU Pokok Agraria tahun 1960 yang belum dilaksanakan.

"Kedua kami juga menuntut 2 hektar tanah bagi petani yang sudah dijanjikan dan diatur dalam perpu," ucapnya.

Kemudian, lanjut Rio, harga pupuk yang saat ini mahal dan langka, sehingga membuat kondisi para petani semakin terpuruk.

"Dan yang terakhir kami menyatakan sikap, bersolidaritas dengan gerakan teman-teman yang hari ini sedang mengalami penindakan dan intimidasi dari aparat keamanan dan pemerintah yang ada di Rempang, kepulauan Riau," ucapnya.

Ratusan petani dan mahasiswa unjuk rasa di depan Kantor Pos, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Pahoman, Enggal, Bandar Lampung, Rabu (27/9). | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh

Menurutnya, pihaknya memberikan waktu hingga bulan Januari, jika seluruh tuntutan tersebut tidak terlaksanakan, maka masa aksi siap turun kembali.

"Kami menunggu sampai bulan Januari sebelum Pilpres kami akan turun lagi, ada beberapa masalah khusus yang kami bawa salah satu nya itu masalah di kota baru dan Sendang baru soal akses jalan yang tidak diberikan sampai hari ini," ucap.

"Kemudian tindakan kekerasan yang sering dilakukan oleh polhut kepada petani-petani kawasan. Kemudian, kami juga mendesak pemerintah untuk segera mensertifikasi lahan yang sudah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat daerah register 40. Jika hal-hal tersebut tidak segera dituruti maka kami siap hadir lebih besar lagi," pungkasnya. (Yul/Put)