DPRD Lampung Ingatkan Pemprov: Jangan Pangkas Anggaran untuk Masyarakat

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP, Solihin atau yang akrab disapa Gus Coing | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp600 miliar dalam APBD 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP, Solihin atau yang akrab disapa Gus Coing, menegaskan efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

"Soal efisiensi ini saya kira sudah jelas instruksi Presiden. Paling tidak, harus benar-benar mengambil anggaran yang bukan peruntukannya langsung untuk masyarakat," kata Gus Coing, saat diwawancarai pada Rabu (12/2).

Menurutnya, program yang telah dirancang untuk kepentingan masyarakat seharusnya tidak dipangkas.

Sebaliknya, efisiensi lebih baik diarahkan pada pos anggaran yang tidak berdampak langsung, seperti perjalanan dinas atau belanja barang.

"Kalau efisiensi dilakukan pada belanja barang atau perjalanan dinas, saya kira boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ikut terkena pemangkasan," ujarnya.

Sebagai anggota Komisi II DPRD Lampung, Gus Coing mengatakan, bahwa pihaknya telah memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi II.

"Komisi II juga telah melakukan pemanggilan kepada OPD yang menjadi mitra. Kami ingin meninjau dan memastikan pos-pos efisiensi anggaran ini dilakukan secara tepat. Jangan sampai anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat justru yang dikurangi," tegasnya.

Ia juga menyampaikan, jika merujuk pada instruksi presiden, alokasi anggaran difokuskan pada program prioritas, seperti program ketahanan pangan, makanan bergizi, dan program lainnya.

"Kalau efisiensi ini merujuk dari Instruksi Presiden, itu kan untuk program makan bergizi dan lainnya. Jadi jangan sampai ada pemangkasan di sektor yang krusial bagi masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Coing meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator anggaran untuk meninjau kembali daftar pos anggaran yang akan diefisienkan.

"Jika ada yang tidak tepat, kami minta BPKAD dan Sekda melakukan revisi agar efisiensi benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat," pungkasnya. (Cha/Put)