Edukasi dan Kolaborasi Jadi Strategi Lampung Turunkan Indeks Potensi Radikalisme

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bedah buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah” dan pemutaran film dokumenter “Road to Resilience” | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan mengedepankan sinergi lintas sektor.

Hal ini ditegaskan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bedah buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah” dan pemutaran film dokumenter “Road to Resilience” di Hotel Batiqa, Bandar Lampung, pada Jumat (25/4).

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bedah buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah” dan pemutaran film dokumenter “Road to Resilience” | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran komunitas serta memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan dalam lima pilar penanggulangan terorisme, yaitu Repatriasi, Rehabilitasi, Relokasi, Reintegrasi, dan Resiliensi (5R).

“Paham radikalisme ini merupakan paham yang disebarkan melalui doktrin. Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah bersinergi dengan kementerian serta lembaga lainnya untuk melakukan kontra narasi melalui media, buku, serta kegiatan-kegiatan edukatif agar paham ini tidak meluas,” ujar M. Firsada.

Ia juga mengungkapkan, Provinsi Lampung memiliki latar sejarah yang tidak terlepas dari jaringan terorisme di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan bersifat kolaboratif dan holistik dengan melibatkan masyarakat, aparat keamanan, perguruan tinggi, serta sektor swasta.

“Kita sudah berkomitmen pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga negara harus memiliki wawasan kebangsaan. Ideologi-ideologi lain tidak tepat diterapkan di Indonesia. Masyarakat harus memahami bahwa kesepakatan bernegara kita sudah menjamin stabilitas dan toleransi,” tegas Firsada.

Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dan institusi pendidikan dalam menekan angka potensi radikalisme di daerah.

“Sosialisasi harus terus dilakukan, terutama di sekolah-sekolah. Siswa sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki sikap toleran dan pandangan yang multikultural. Ini bagian dari upaya kita membangun ketahanan terhadap pengaruh ideologi radikal,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, sepanjang tahun 2023 terdapat 148 penindakan terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas terorisme.

Provinsi Lampung menempati urutan ketiga terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Meski demikian, Indeks Potensi Radikalisme (IPR) di Provinsi Lampung pada 2023 mengalami penurunan sebesar 2,1 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari 10,5 persen menjadi 8,4 persen.

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penurunan IPR hingga di bawah 10 persen melalui program-program strategis.

FGD tersebut turut menghadirkan Dr. Noor Huda Ismail penulis buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah”, yang memaparkan pentingnya komunikasi strategis dalam isu-isu terkait Foreign Terrorist Fighters (FTF).

“Kita perlu menyampaikan pesan-pesan antiterorisme dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Pesan yang disampaikan harus relevan, kontekstual, dan humanis,” ujar Noor Huda Ismail. (Cha/Put)