Gubernur Lampung Serahkan LKPJ 2024 dan Paparkan Capaian Kinerja Pemda

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung | Foto : Eka Febriani /Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, pada Senin (14/4). Dokumen LKPJ diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan, penyerahan LKPJ menjadi bentuk komitmen Pemprov Lampung terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. “LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi dasar evaluasi kinerja kami sebagai kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2024,” ujar Gubernur Mirza. Dalam laporan tersebut, Gubernur Mirza merinci sejumlah capaian pembangunan di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, Pemprov fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah dan kejuruan melalui program revitalisasi SMK, pengembangan sistem smart school, serta pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. “Di bidang kesehatan, capaian signifikan diperoleh dalam penanggulangan stunting, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, serta pelayanan kesehatan rujukan yang semakin merata,” jelasnya. Sementara itu, di sektor infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan permukiman terus ditingkatkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, Pemprov menjalankan sejumlah program guna mendukung produktivitas petani dan nelayan. Di antaranya adalah penguatan program Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan sarana pelabuhan perikanan. “Investasi dan UMKM juga menjadi fokus kami. Melalui penyederhanaan perizinan, pemangkasan birokrasi, promosi potensi daerah, serta pelatihan wirausaha berbasis lokal, kami berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Gubernur. Memasuki Tahun Anggaran 2025, Pemprov Lampung mengusung tema pembangunan "Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia". Tema tersebut diterjemahkan dalam tujuh prioritas pembangunan tahunan, yaitu: 1. Reformasi birokrasi; 2. Peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM); 3. Pembangunan infrastruktur; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan; 6. Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya, dan demokratis; 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. “Kami menyadari bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur Mirza. Ia pun mengharapkan masukan serta rekomendasi konstruktif dari DPRD Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. “Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat,” tegasnya. Gubernur Mirza juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Provinsi Lampung atas dukungan mereka terhadap program pembangunan daerah. “Tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat, capaian-capaian pembangunan ini tentu tidak dapat terwujud. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya,” pungkasnya. (Cha/Ansa)