Hari Perempuan Internasional, Gerakan Perempuan Lampung akan Aksi di Adipura

Seruan aksi Gerakan Perempuan Lampung di Tugu Adipura. | Foto: Istimewa

Lampung Geh, Bandar Lampung - Memperingati Hari Perempuan Internasional (IWD), Gerakan Perempuan untuk Keadilan Lampung akan menggelar aksi di Tugu Adipura, Bandar Lampung, pada Sabtu (8/3) pukul 15.00 WIB.

Gerakan Perempuan untuk Keadilan Lampung ini terdiri atas beberapa lembaga di antaranya Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, PKBI Lampung, Walhi Lampung, LBH Bandar Lampung, AJI Lampung, FSBKU, Gaya Lentera Muda Lampung, Lamban Puan, LMID, SMI, BEM FH UNMAL, MCC UIN dan berbagai lembaga lain.

Seruan aksi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya isu yang dialami perempuan, mulai dari penggusuran, kekerasan, dan bentuk-bentuk penindasan lainnya.

Reni Yuliana Meutia selaku Ketua Solidaritas Perempuan Sebay Lampung mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyuarakan isu-isu perempuan. Agar pemerintah segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan yang berdampak pada perempuan.

"Munculnya gerakan 'Indonesia Gelap' menggambarkan adanya upaya-upaya negara melakukan kekerasan struktural terhadap masyarakat dalam kebebasan berekspresi, ekonomi, dan hak-hak sipil, termasuk peminggiran hak perempuan. Peminggiran hak pendidikan dan kesehatan, kebijakan efisiensi anggaran yang mendorong PHK massal, hingga hashtag kaburajadulu, yang mana tindakan-tindakan pemerintah tersebut jelas mengarah pada pemiskinan masyarakat, termasuk perempuan," jelasnya.

Dalam seruan aksi kali ini, Gerakan Perempuan untuk Keadilan Lampung membawa beberapa tuntutan di antaranya:

- Ratifikasi ILO 190 untuk Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman Dan Bebas Dari Pelecehan

- Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga;

- Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan Kesehatan Gratis

- Sahkan RUU Perampasan Aset

- Evaluasi Ulang Program Populis MBG

- Beri Jaminan Relasional Setara antara Perempuan dan Laki-laki dalam:

UU No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- Hentikan Represifitas dan Kriminalisasi Aparat Terhadap Rakyat

- Tolak Segala Pembangunan dan Proyek Tanpa Persetujuan Perempuan

- Cabut UU Cipta Kerja dan Aturan Lainnya Yang Semakin Memiskinkan Perempuan. (Put/Dwk)