HET Elpiji 3 Kg Naik, Pj Gubernur Lampung Pastikan Distribusi dan Stok Stabil

Pj Gubernur Lampung, Samsudin | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Harga eceran tertinggi (HET) Elpiji subsidi 3 kilogram atau Elpiji Melon di Provinsi Lampung resmi naik dari Rp 18 ribu menjadi Rp 20 ribu per tabung mulai 8 Januari 2025.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/816/V.25/HK/2024 tentang Penyesuaian HET LPG 3 Kilogram di Lampung, yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin pada 29 Oktober 2024.

Pj Gubernur Lampung, Samsudin menyatakan bahwa kenaikan ini merupakan langkah untuk menyelaraskan harga dengan kondisi di masyarakat.

“Harga LPG subsidi di masyarakat saat ini sering kali sudah di atas Rp 20 ribu, bahkan mencapai Rp 25 ribu per tabung. Maka kita perlu penertiban pangkalan elpiji 3 kilogram agar penyalurannya sesuai HET dan tepat sasaran,” ujar Samsudin pada Kamis (9/1).

Ia juga menegaskan bahwa margin keuntungan pengecer atau warung tidak boleh lebih dari 10 persen dari HET.

“Dengan aturan ini, kami harap masyarakat membeli langsung di pangkalan agar mendapatkan harga yang sesuai HET,” tambahnya.

Samsudin menjelaskan bahwa kenaikan HET ini juga berdasarkan permintaan dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan Pertamina.

Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional agen dan pangkalan elpiji akibat kenaikan harga BBM subsidi pada 2023, serta kenaikan gaji pekerja.

“Selain itu, adanya kenaikan gaji karyawan dan driver akibat kenaikan UMK dari tahun 2019 hingga 2024, serta PPN 11 persen dan PPH pada ongkos angkut sejak tahun 2022, menjadi komponen yang mempengaruhi perubahan HET. Komponen-komponen ini sebelumnya belum ada dalam perhitungan HET tahun 2019,” jelas Samsudin.

Pertamina, menurut Samsudin, telah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok dan harga sesuai HET di seluruh wilayah Lampung. Selain itu, mereka juga akan menambah jumlah pangkalan elpiji di provinsi tersebut.

“Saat ini terdapat 7.500 pangkalan di Lampung. Ke depannya, kami akan menambah jumlah pangkalan agar setiap desa memiliki minimal satu pangkalan,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa penertiban akan dilakukan secara ketat terhadap agen atau pangkalan yang melanggar aturan.

“Penertiban keras akan dilakukan, termasuk revisi penyetaraan harga. Kami ingin masyarakat mendapatkan harga sesuai HET serta jaminan ketersediaan stok secara stabil dan konsisten,” pungkasnya. (Cha)