Ikadin Lampung Tegaskan Komitmen Kawal Demokrasi Saat Pelantikan Presiden 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKADIN Lampung, Penta Peturun | Foto : Ist

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, pandang sebagai masa kritis dalam menjaga demokrasi di Indonesia, yang akan berlangsung pada hari ini Minggu (20/10).Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, pandang sebagai masa kritis dalam menjaga demokrasi di Indonesia, yang akan berlangsung pada hari ini Minggu (20/10).

Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Lampung menyatakan sikap tegasnya untuk mengawal proses ini, dengan menolak segala bentuk premanisme politik yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikadin Lampung, Penta Peturun, mengungkapkan bahwa pengawalan demokrasi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terutama organisasi profesi advokat seperti Ikadin.

“Kami, sebagai advokat pejuang, berada di garda terdepan dalam menegakkan konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tidak boleh ada ruang bagi preman-preman politik yang dibayar untuk mencederai demokrasi,” tegas Penta pada Lampung Geh, Minggu (20/10).

Sikap ini sejalan dengan pemikiran Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya (2021), menyebutkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam aspek ekonomi dan demokrasi.

Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2021, sebanyak 115 juta rakyat Indonesia berada di ambang kemiskinan, sementara 40% dari angkatan kerja hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah dasar.

Hal ini, menurut Prabowo, tidak selayaknya terjadi di negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Prabowo juga menyerukan perjuangan tanpa kekerasan melalui konsep Satyagraha, sebuah prinsip perlawanan tanpa kekerasan yang diilhami dari Mahatma Gandhi.

"Keadilan pasti menang, dan itulah yang saya perjuangkan bersama rakyat Indonesia," tulisan dalam buku tersebut.

DPD Ikadin Lampung memandang penting untuk menjaga komitmen ini dengan memastikan bahwa proses demokrasi tetap berada di jalurnya.

“Rakyat Indonesia membutuhkan demokrasi yang sejati, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan pada pemodal besar yang hanya menguntungkan segelintir orang,” ujarnya

Lebih jauh, Ikadin Lampung juga menekankan perlunya penerapan Pasal 33 UUD 1945 yang memastikan kesejahteraan ekonomi untuk rakyat Indonesia.

Penta menyatakan bahwa ekonomi yang berpihak kepada rakyat harus menjadi fokus utama, bukan ekonomi yang hanya menguntungkan pemodal besar.

"Harapan besar kami adalah agar demokrasi dan perekonomian berjalan beriringan, dengan semua rakyat Indonesia mendapat kesempatan yang sama dalam hukum dan kehidupan," pungkasnya. (Cha/Put)