Jelang Nataru, DPRD Lampung Serukan Pentingnya Stabilitas Harga Bahan Pokok

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengambil langkah konkret guna menjaga kestabilan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ketua Komisi II DPRD yang akrab disapa Abas ini menyoroti potensi lonjakan harga yang kerap terjadi pada momentum tertentu.

“Pemda harus segera mengambil langkah untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil selama Nataru. Seperti tahun-tahun sebelumnya, lonjakan harga biasanya terjadi, dan kita harus mampu menghadapinya dengan baik. Pantau terus situasi pasar. Salah satu langkah yang perlu disiapkan adalah operasi pasar, jika diperlukan,” ujar Abas, saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/12).

Menurutnya, pemantauan secara intensif di pasar tradisional harus menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan pasokan.

Abas juga menyebutkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung guna memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar.

“Kami bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar, serta memastikan distribusinya tidak terganggu. Secara real-time harus terpantau dan diinformasikan ke masyarakat agar tidak ada kekhawatiran dan panic buying yang merugikan,” katanya.

Ia menjelaskan, selain cuaca buruk, hambatan distribusi menjadi faktor yang sering memengaruhi harga bahan pokok.

"Oleh karena itu, upaya menjaga kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menghindari lonjakan harga selama periode Nataru," jelasnya.

Abas juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga sembako.

Menurutnya, kestabilan harga merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Stabilitas harga bahan pokok adalah tanggung jawab bersama. Semua stakeholder harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Cha/Put)