Jihan Prioritaskan Kesetaraan Gender, Hak Anak dan Disabilitas di Lampung

Calon wakil gubernur nomor urut 02, Jihan Nurlela | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung– Dalam debat calon Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung, kandidat nomor urut 02, Jihan Nurlela, menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor urut 01, Sutono, mengenai langkah yang akan diambil untuk menangani permasalahan sosial di Lampung.

Jihan menyampaikan tiga prioritas utama yang akan diupayakan jika ia dan calon gubernur Rahmat Mirzani Djausal terpilih memimpin Lampung.

1. Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender

Dalam kesempatan tersebut, Jihan menegaskan bahwa kesetaraan gender menjadi fokus utamanya sebagai simpul perempuan di pemerintahan.

Ia mencatat bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata nasional, sekitar 68 persen.

"Angka ini menjadi PR besar bagi kita. Saya berkomitmen untuk mengawal hak-hak perempuan di Lampung agar lebih terlibat dalam parameter politik, profesionalisme, dan ekonomi kerakyatan," ujar Jihan.

Ia menekankan bahwa pemberdayaan perempuan akan didorong melalui kebijakan-kebijakan yang memastikan perempuan Lampung dapat berperan lebih aktif dalam berbagai sektor.

2. Mendorong Status Kabupaten/Kota Layak Anak

Jihan juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Lampung, meskipun provinsi ini telah berstatus sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).

"Ironisnya, meskipun kita berstatus Provila, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih tinggi," kata Jihan.

Menurutnya, Lampung harus lebih serius dalam upaya menjadikan 15 kabupaten/kota di wilayah ini sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Hal ini, lanjut Jihan, merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak dan perempuan, sekaligus sebagai wujud nyata kepedulian terhadap generasi muda.

3. Peningkatan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Prioritas terakhir yang disampaikan Jihan adalah peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Ia menyebutkan bahwa akses bagi kaum disabilitas harus lebih merata dan didasarkan pada prinsip keadilan.

"Teman-teman disabilitas membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah untuk mendapatkan akses yang setara dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, hingga infrastruktur publik," ungkapnya.

Jihan menegaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan, pihaknya akan berupaya memasukkan prinsip keadilan yang berfokus pada inklusivitas bagi penyandang disabilitas di Lampung.

Jihan mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa ketiga prioritas ini tidak hanya akan mendukung pembangunan sosial, tetapi juga memperkuat fondasi masyarakat Lampung yang adil dan inklusif.

“Kami ingin semua warga Lampung dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan mereka, terutama kelompok-kelompok yang rentan,” pungkasnya. (Cha/Put)