Kata DPRD Lampung Soal Viral Cetak Undangan Rp 80 Juta, Ternyata Cuma Rp 24 Juta

Gedung DPRD Lampung. | Foto : Galih Prihantoro/ Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung buka suara terkait viralnya soal cetak undangan Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-59 yang sebelumnya disebut menggunakan anggaran mencapai Rp80 juta.

Kepala Bagian (Kabag) Umum DPRD Lampung, Ainal Fikri meluruskan terkait beredarnya hal tersebut. Menurutnya, anggaran Rp 80 juta itu merupakan pagu maksimal yang menjadi kerangka acuan persiapan di awal untuk mencetak undangan sebanyak 4.000 undangan bukan hanya untuk 85 anggota dewan.

Dia menjelaskan, jika pada kenyataannya undangan yang dicetak oleh DPRD Lampung tidak mencapai 4.000 undangan sesuai rencana awal, melainkan hanya 1.200 undangan.

"Jadi yang di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) itu merupakan pagu maksimal untuk mendukung kegiatan. Nah ternyata yang kita cetak cuma 1.200 undangan," kata Kabag Umum DPRD Lampung, Ainal Fikri saat diwawancarai Lampung Geh, Jumat (24/3).

Kabag Umum DPRD Lampung, Ainal Fikri saat diwawancarai di DPRD Lampung, Jumat (24/3). | Foto : Galih Prihantoro/ Lampung Geh

Ainal menerangkan, lantaran yang dicetak hanya 1.200 undangan, maka tidak akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 80 juta melainkan hanya Rp24 juta. Di mana satu undangan nilainya Rp 20 ribu.

"Nilainya 1.200 undangan itu dikali Rp20 ribu, karena sesuai spek sudah memperhitungkan keuntungan penyedia, menghitungkan pajak dan overhead HPS (harga perhitungan sendiri) nya," jelasnya.

Ainal mengatakan, jika biaya cetak undangan sebesar Rp 24 juta itu sampai saat ini bahkan belum dibayar kepada pihak penyedia. Alasannya, karena pihak DPRD Lampung masih mengubah adendum surat pesanan (SP) dari 4.000 undangan menjadi 1.200 undangan.

"Dibayarnya itu terkait BAST (berita acara serah terima), karena kami harus mengubah adendum SP (surat pesanan), itu belum dibayar sampai sekarang. Karena untuk membuat berita acara penyerahan serah terima barang itu harus mengubah surat pesanan itu. Nah surat pesanan itu kan 1.200 dari awalnya 4.000," kata dia.

"Jadi yang kita cetak cuma 1.200, nah itu yang akan kita bayar, tapi untuk bayar itu harus adendum surat pesanan dulu," imbuhnya.

Menurut Ainal, undangan sebanyak 4.000 undangan itu memang dipersiapkan dari awal dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Lampung yang ke-59 yang rencananya akan dilakukan kegiatan di dalam dan di luar gedung DPRD Lampung.

"Jadi undangan ini disiapkan dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Lampung ke-59 tahun 2023 di luar dan di dalam gedung. Waktu itu rapat awal pada bulan Januari itu belum disepakati apakah di luar itu dilaksanakan atau tidak, tetapi untuk kesiapan kesekretariatan DPRD Lampung kami selaku bagian umum itu mempersiapkan itu. Jadi dari kerangka acuan kegiatan penyiapan undangan ini kami buat dari bulan Februari," ungkapnya.

Dia menjelaskan, jika persiapan menyambut HUT Lampung ke-59 itu dilakukan secara maksimal dan pada saat itu direncanakan dilaksanakan semeriah mungkin sehingga akan mendirikan tenda di luar gedung DPRD Lampung yang akan menampung sekitar 2.500 tamu undangan yang hadir.

"Namun beriringan dengan kegiatan rapat, rupanya kegiatan yang di luar itu tidak dilaksanakan, tetapi kerangka acuan sudah kita upload di LPSE, karena seluruh pengadaan harus seperti itu mekanismenya," jelas dia.

"Ini wujud transparansi dan akuntabel Sekretariat DPRD Lampung. Pada tahun 2023 ini seluruh pengadaan barang dan jasa itu kita umumkan melalui SIRUP (sistem informasi rencana umum pengadaan) termasuk salah satunya cetak undangan ini," tandasnya. (Lih/Ans)