Kawal Penyaluran BNPT, LSM GMBI Lampung Lakukan Unjuk Rasa

LSM GMBI Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinsos Provinsi Lampung, Rabu (4/12) | Foto : Sidik Aryono/Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) gelar aksi di depan Kantor Dinsos Provinsi Lampung dan Kantor Perum Bulog Divre IV Lampung, Rabu (4/12).

Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lampung. Aksi unjuk rasa digelar dalam rangka mengontrol salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yakni program raskin. Penyaluran raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial subsidi disalurkan secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan.

Namun pelaksanaannya di lapangan, LSM GMBI menilai banyak terjadi permasalahan dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tersebut.

"Berdasarkan hasil investigasi dari tim LSM GMBI Lampung di beberapa kabupaten ditemukan bahwa beras yang diterima masyarakat dengan kualitas harga yang sama di warung atau pasar dengan harga berkisar Rp8.500 perkilo, dan harga telur perbutir di warung atau pasar yakni Rp1.500 rupiah, sedangkan dana BNPT dari pemerintah sebesar 110.000 rupiah per KPM," jelas Ali Muktamar selaku Ketua LSM GMBI Wilayah Teritorial Lampung.

Pihaknya menambahkan bahwa setelah jumlah tersebut diperhitungkan di satu Kabupaten Pringsewu maka didapatkan jumlah 20.767 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) x 31.500 x 3 (bulan Juli, Agustus, September 2019) sehingga dugaan kerugian negara yakni Rp1.962.481.500. Berdasarkan surat dari Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu sebagai perusahaan penyalur BNPT Kabupaten Pringsewu yakni CV Ratu Barokah.

Dan berikut adalah tuntutan dari masa aksi LSM GMBI Lampung, usut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam program BNPT, hentikan CV Ratu Barokah sebagai suplier e-warung di kabupaten/kota se-Lampung, tuntut CV Ratu Barokah mengembalikan kerugian KPM, kembalikan sistem penyaluran BNPT di kabupaten/kota se-Lampung sesuai dengan pedoman umum Bansos BNPT, serta periksa dan adili pimpinan CV Ratu Barokah agar tidak menjadi presiden buruk bagi masyarakat.

Aksi yang semula digelar di depan kantor Dinas Sosial tersebut dan hanya berlangsung di luar gerbang ternyata tidak cukup, hingga akhirnya masa GMBI menggelar aksi lanjutan di depan kantor Perum Bulog Divre Lampung.

Agenda aksi masih sama yakni soal penyaluran BNPT, dimana Bulog senagai penyedia beras yang disalurkan kepada masyarakat melalui suplier, atau pihak ketiga. Dalam hal ini Ketua GMBI mempertanyakan tentang ASN yang juga mengelola perusahaan sebagai rekanan juga dalam penyaluran program pemerintah yakni BNPT, serta meminta evaluasi CV dan PT, terkait kedudukan mereka sebagai suplier dalam penyaluran BNPT.

Mediasi LSM GMBI dengan Humas Perum Bulog Divre Lampung, Rabu (4/12) | Foto : Sidik Aryono/ Lampung Geh

Sementara pihak Humas Perum Bulog Divre Lampung Rafqi mengatakan bahwa sebagai penyedia, pihaknya mencoba menjaga keseimbangan harga antara konsumen dan produsen.

"Di sisi produsen yakni petani, kita menjaga agar harga tidak anjlok, sementara dari sisi konsumen yang dalam hal ini masyarakat, Bulog pun menjaga agar harga beras tidak terlalu tinggi. Sedangkan bicara soal suplier, yakni CV, siapapun bisa jadi rekanan apabila perusahaan tersebut resmi, didukung dengan dokumen yang sesuai. Sementara pihak Bulog pun sampai saat masih terus melakukan evaluasi kinerja terhadap suplier yang terkoneksi dengan Bulog," ungkap Rafqi.

Massa aksi akhirnya membubarkan diri setelah merasa tuntutannya ditanggapi. Di sisi lain, terkait adanya oknum suplier yang bertindak curang dalam penyaluran BNPT, pihak Bulog Divre Lampung perlu melakukan penelusuran lebih lanjut. (*)