Keterbatasan Anggaran, Pemprov Lampung Butuh Rp4 Triliun Perbaiki Jalan Rusak
·waktu baca 2 menit
PerbesarLampung Geh, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyebut kebutuhan anggaran untuk menuntaskan perbaikan jalan rusak di wilayahnya mencapai Rp4 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran yang tersedia pada tahun 2025 hanya sekitar Rp450 miliar. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah mengatakan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus memprioritaskan perbaikan pada ruas jalan yang berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. “Namun tahun ini yang tersedia hanya sekitar Rp450 miliar. Karena itu, kami memprioritaskan perbaikan jalan yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” kata Taufiqullah saat diwawancarai, Kamis (25/9). Tahun 2025, BMBK Lampung mengelola 52 paket perbaikan jalan dan 21 paket jembatan. Dari total kegiatan tersebut, 20 paket sudah selesai 100 persen, sementara sekitar 10 paket lainnya telah mencapai progres 75 persen. Rata-rata progres keseluruhan mencapai 70 persen. Ia menjelaskan, panjang jalan provinsi di Lampung mencapai 1.700 km, sementara jalan nasional sepanjang 1.300 km dan jalan kabupaten sekitar 17.000 km. Kondisi jalan nasional saat ini 94 persen dalam keadaan mantap, sedangkan jalan provinsi 78 persen mantap, angka ini di atas rata-rata nasional. “Setiap tahun jalan provinsi mengalami degradasi sekitar 4 persen atau setara 56 km dari kondisi baik menjadi rusak. Dengan biaya per kilometer sekitar Rp10 miliar, maka jelas anggaran tidak akan cukup,” ujarnya. Taufiqullah menambahkan, perbaikan jalan tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga pemeliharaan rutin. Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), jalan berlubang segera ditangani agar kerusakan tidak meluas. “Temuan di lapangan yang sering muncul adalah persoalan drainase. Jika tidak ada drainase, jalan akan cepat rusak. Karena itu, setiap pembangunan harus sesuai standar dan diuji di laboratorium. Jika tidak sesuai spesifikasi, kontraktor wajib mengembalikan kerugian,” jelasnya. Selain dukungan pemerintah, sejumlah perusahaan turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR), seperti PT PSMI, PGE Ulubelu, dan perusahaan pengolah singkong di Way Kanan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga jalan dengan menghindari kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Menurut Taufiqullah, Gubernur Lampung juga memberi perhatian khusus pada akses jalan menuju sektor pertanian dan wisata. Sekitar 50 persen jalan desa menuju lahan pertanian masih rusak. “Setelah jalan provinsi mantap, kita akan membantu peningkatan jalan desa. Untuk pariwisata, saat ini sedang dikerjakan pelebaran ruas Lepasing–Padang Cermin dari lebar 5 meter menjadi 11 meter. Proyek ini ditargetkan selesai tahun depan agar akses wisata bahari Lampung lebih lancar,” pungkasnya. (Cha/Ansa)