Komisi VII DPR RI Kunjungi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Lampung

Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Lampung dalam rangka meninjau sektor industri pengolahan | Foto : Adpim

Lampung Geh, Bandar Lampung – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Lampung untuk meninjau sektor industri pengolahan, yang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, pada Kamis (21/11).

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, dan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung.

Agenda kunjungan ini melibatkan peninjauan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Pisang Beku Shamiya dan Madu Suhita, yang merupakan contoh sukses pengolahan produk lokal dengan potensi ekspor.

Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan bahwa sektor industri pengolahan menjadi kontributor kedua terbesar pertumbuhan ekonomi Lampung setelah sektor pertanian.

Pada triwulan II tahun 2024, ekonomi Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan sebesar 4,80% (year-on-year).

“Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 17,66% terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,69%. Inflasi juga terkendali pada level 2,33% per Agustus 2024, yang menunjukkan pengelolaan ekonomi daerah berjalan baik,” ungkapnya.

Atas keberhasilan ini, Provinsi Lampung mendapat insentif fiskal sebesar Rp6,8 miliar dari pemerintah pusat sebagai penghargaan atas kinerja pengendalian inflasi.

Samsudin menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat.

Ia juga memaparkan langkah strategis yang telah dan akan dilakukan untuk pengendalian inflasi dan pengembangan sektor industri, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi IKM melalui pelatihan dan adaptasi era Industri 4.0.

2. Hilirisasi industri pengolahan guna menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

3. Peningkatan penggunaan produk lokal untuk memperkuat ekonomi daerah.

4. Pengembangan produk berstandar ekspor untuk meningkatkan daya saing global.

“Operasi pasar di 15 kabupaten/kota terus dilakukan, bekerja sama dengan BULOG, BI, distributor bahan pokok, dan BUMD PT. Wahana Raharja. Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal hasil Provinsi Lampung,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti pentingnya penguatan IKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Lampung.

“Lampung memiliki potensi IKM yang luar biasa, yang tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Sentra-sentra IKM seperti ini memiliki multiplier effect yang besar,” ujarnya.

Chusnunia juga mendorong agar produk IKM Lampung terus meningkatkan standar kualitas agar mampu bersaing di pasar internasional.

“Kami di Komisi VII DPR RI akan selalu mendukung penguatan IKM di seluruh Indonesia, termasuk Lampung, agar memiliki daya saing global,” tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

“Kami mengajak semua pihak untuk terus bekerja bersama dengan penuh dedikasi demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya. (Cha/Put)