Lampung Sumbang 51 Persen Singkong Nasional, Gubernur Dorong Hilirisasi
·waktu baca 2 menit
PerbesarLampung Geh, Bandar Lampung - Provinsi Lampung kembali menegaskan posisinya sebagai produsen singkong terbesar nasional dengan menyumbang 51 persen dari total produksi singkong Indonesia pada tahun 2024.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, pencapaian ini harus diikuti dengan industrialisasi yang kuat dan perbaikan tata niaga yang berpihak kepada petani serta pelaku usaha lokal.
Gubernur Mirza menyampaikan, m komoditas singkong dan produk turunannya menjadi penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung, yakni sekitar 7 hingga 8 persen dari total PDRB provinsi yang mencapai Rp480 triliun per tahun.
“Singkong sampai tepung tapioka ini menyumbang 7–8 persen PDRB. Artinya, dari uang yang beredar di Lampung setiap hari, sebagian besar berasal dari industri singkong. Dan istimewanya, seluruh prosesnya dikelola oleh masyarakat lokal,” ungkap Gubernur Mirza pada Selasa (20/5).
Data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung mencatat, produksi singkong Lampung pada 2024 mencapai 7,9 juta ton pada 2024 atau setara 51% dari total produksi nasional.
Melihat potensi tersebut, Gubernur menekankan pentingnya membenahi sistem tata niaga serta mendorong hilirisasi industri agar petani memperoleh nilai tambah yang adil.
Ia juga menyoroti perlunya Lampung memiliki posisi tawar yang lebih kuat di tingkat nasional untuk memperjuangkan masa depan industri singkong.
“Kita harus segera menata keseimbangan, memperbaiki tata niaga, dan yang terpenting memiliki nilai tawar di tingkat pusat untuk memperjuangkan industri ini,” ujarnya.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap harga di tingkat petani, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu, yang menetapkan harga dasar sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada para pengusaha industri tapioka yang dinilai telah membuka banyak lapangan kerja dan berkontribusi pada ekonomi kerakyatan.
"Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami siap membuka ruang dialog dan mendukung regulasi yang kondusif agar industri tapioka Lampung semakin kuat dan modern," pungkasnya. (Cha/Put)