Menhub Putuskan Tiadakan Dermaga Eksekutif pada Angkutan Lebaran 2025

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi usai melakukan rapat koordinasi kesiapan operasional angkutan lebaran 2025 di Lampung | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menyampaikan tidak ada dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak-Bakauheni pada masa angkutan Lebaran 2025.

Keputusan ini diambil sebagai upaya mengurangi penumpukan kendaraan dan memperlancar arus mudik.

"Berdasarkan evaluasi, terminal eksekutif ditiadakan. Ini untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan sehingga semua dermaga sama, tidak ada lagi eksekutif di beberapa tanggal tertentu," kata Dudy saat diwawancarai di Kantor Gubernur Lampung, pada Kamis (13/3).

Sebagai gantinya, seluruh layanan kapal feri akan beroperasi secara reguler dengan jumlah armada yang ditingkatkan.

"Kami siapkan kurang lebih 40 kapal feri dan jika ada kendala, kami sudah menyiapkan Basarnas serta kapal patroli untuk mendampingi kapal yang berangkat," jelasnya.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan skenario alternatif jika kepadatan di Pelabuhan Merak-Bakauheni meningkat signifikan.

"Pelabuhan Panjang akan digunakan apabila kepadatan sudah sangat tinggi. Kami menyiapkan tiga pelabuhan di Merak dan tiga pelabuhan di Lampung," ujarnya.

Dudy merinci bahwa di Merak terdapat tiga pelabuhan, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Bojonegara.

Sementara itu, pengaturan kendaraan juga dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

"Motor akan kami lepas dari Pelabuhan Ciwandan menuju arah Wika Beton, sedangkan kendaraan besar yang diizinkan beroperasi saat Lebaran akan dilepas dari Pelabuhan Bojonegara. Sehingga Pelabuhan Merak hanya akan melayani kendaraan kecil dan bus menuju Bakauheni," tambahnya.

Kunjungan kerja Menhub ke Lampung kali ini dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan keamanan arus mudik di Lampung.

Dalam kesempatan yang sama, Tito menekankan pentingnya pengamanan bagi pemudik, terutama di jalur-jalur rawan.

"Saya meminta pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memetakan daerah rawan dan mendirikan pos pengamanan di titik-titik strategis agar masyarakat merasa aman selama perjalanan mudik," kata Tito.

Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memasang penerangan jalan di kawasan yang minim pencahayaan.

"Lampu jalan di titik-titik rawan harus segera diperbaiki dan dipasang, terutama di jalur yang sering dilewati pemudik," pungkasnya. (Cha/Put)