PAD Lampung 2024 di Bawah Target, DPRD Minta Optimalisasi Pajak dan BUMD

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P).

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, PAD Lampung 2024 hanya mencapai Rp 3,3 Triliun dari target Rp 5,1 Triliun.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menyampaikan keprihatinannya atas capaian PAD yang jauh di bawah target.

Ia menilai kondisi ini berdampak serius pada keuangan daerah yang mengalami defisit dan penundaan pembayaran kepada pihak terkait.

"PAD Lampung sangat kecil, sementara belanja banyak. Kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan stagnansi dalam pembangunan, dan pemerintahan akan berjalan tertatih-tatih," ujar Munir saat diwawancarai, pada Kamis (23/1).

Menurut Munir, rendahnya pencapaian PAD ini disebabkan oleh belum optimalnya penagihan pajak di sektor-sektor utama, seperti retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak perusahaan, hingga pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Belum tercapainya target PAD ini dikarenakan penagihan pajak belum optimal, baik dari sektor retribusi, PKB, maupun BUMD. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan," jelasnya.

Munir juga membandingkan capaian PAD Lampung dengan provinsi tetangga, seperti Banten dan Sumatera Selatan.

Menurutnya, Lampung memiliki potensi yang hampir sama namun tertinggal jauh dalam hal pendapatan.

"Target PAD Lampung tahun 2024 sebesar Rp 5,1 Triliun, tetapi hanya terealisasi Rp 3,3 Triliun. Bandingkan dengan Banten yang memiliki PAD sebesar Rp 8,6 Triliun, atau Sumatera Selatan yang mencapai Rp 10 Triliun. Padahal potensi Lampung, baik dari sektor pertanian, perusahaan, maupun pariwisata, tidak kalah besar," ungkap Munir.

Munir menekankan pentingnya upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatasi persoalan ini.

Salah satu langkah yang ia sarankan adalah efisiensi dan optimalisasi objek pajak yang selama ini belum maksimal.

"Objek pajak yang macet harus kita optimalkan. Jangan sampai ada objek pajak yang masuk ke pihak perseorangan, padahal seharusnya masuk ke kas daerah," katanya.

Munir juga mengingatkan bahwa persoalan defisit dan penundaan pembayaran akan berdampak pada roda pemerintahan dan pembangunan di Lampung.

"Sulit untuk berbicara soal pembangunan infrastruktur jika PAD kecil. Yang terjadi hanya tambal sulam, dan pembangunan akan stagnan," pungkasnya. (Cha/Put)