Panwaslu di Bandar Lampung Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2024

Sosialisasi pengawas partisipatif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ditingkat kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, menggelar sosialisasi tentang pengawasan partisipatif, pada Jumat (20/9).

Acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan pemilih pemula di Kecamatan Kedamaian.

Ketua Panwaslu Kecamatan Kedamaian, Amril Afif, menjelaskan pentingnya peran masyarakat dalam proses demokrasi.

“Pemilihan kepala daerah bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga kita semua sebagai warga negara. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu ini,” ujarnya.

Sosialisasi pengawas partisipatif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ditingkat kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan partisipatif, di mana setiap individu dapat menjaga kejujuran dan keadilan dalam pemilihan.

“Dengan keterlibatan aktif, kita bisa mencegah pelanggaran seperti politik uang dan penyebaran isu hoaks,” tambah Amril.

"Melalui sosialisasi ini, Panwaslu berharap masyarakat dapat memahami peran mereka sebagai pengawas pemilu dan berani melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan transparan," pungkasnya.

Dalam sosialisasi ini juga, menghadirkan narasumber Sekretaris Lampung Democracy Studies, Dedy Indra Prayoga. Ia menyoroti dampak kemajuan teknologi informasi dalam pemilu.

“Dampak positif teknologi memudahkan akses informasi dan membangun citra peserta pemilu. Namun, ada juga dampak negatif, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi masyarakat,” ujarnya.

Dedy juga mengingatkan tentang tantangan yang dihadapi, termasuk politik identitas dan politik uang.

“Dalam proses pemilu politik identitas sering kali memanfaatkan pembedaan primordial yang secara sederhana bisa dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan. Selain itu juga adanya politik uang bertujuan mempengaruhi pemilih dengan imbalan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan LDS Yan Barusal yang juga hadir sebagai narasumber, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan pemilu.

“Setiap warga negara berhak memilih dan memiliki kewajiban untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur dan adil,” katanya.

Yan juga mengidentifikasi tantangan lain seperti netralitas ASN dan apatisme masyarakat.

“Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga objektivitas, sementara apatisme dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap sistem,” imbuhnya. (Cha/Put)